Purbalingga- Pemkab Purbalingga melalui Bagian Hukum dan HAM Setda, Rabu (11/11) di ruang Ardi Lawet Kompleks Setda, menggelar konsultasi publik penyusunan tiga buah Raperda. Tiga produk hukum yang akan diterbitkan dalam bentuk Perda tersebut terdiri dari Raperda tentang Alokasi Dana Desa (ADD) dan Alokasi Dana Kelurahan (AAK), raperda Pengelolaan Pasar Desa, dan raperda tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Kabag Hukum dan HAM Setda Tri Gunawan Setiyadi, SH, MH mengatakan, peserta konsultasi publik sebanyak 90 orang berasal dari anggota DPRD, instasnsi terkait, kecamatan, kelurahan dan desa.”Esensi konsultasi publik yang dilakukan adalah menampung masukan, sarandan pendapat dari publik untuk penyempurnaan Raperda yang tengah dibuat,” kata Tri Gunawan.

            Sementara itu Sekda Drs Subeno, MM yang membuka acara tersebut mengatakan, masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan baik secara lisan maupun tulisan dalam pembahasan Raperda. ”Partisipasi masyarakat dalam bidang perundangan-undangan daerah dapat berupa partisipasi dalam proses pembentukan, partisipasi impleentasi, pemanfaatan hasil, dan partisipasi dalam evaluasi,” kata Subeno. (y)