Purbalingga - Bupati Purbalingga Drs H Triyono Budi Sasongko, M.Si ditetapkan sebagai salah satu penerima penghargaan Upakarti kategori jasa kepedulian. Bupati Triyono oleh Tim Penilai dari Departemen Perindustrian dinilai sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dan melakukan usaha yang luar biasa dalam mengembangkan Industri Kecil Menengah (IKM).

Kasubag Pemberitaan dan Media Massa Bagian Humas Setda Ir Prayitno, M.Si, Rabu (11/11) sore mengatakan, penetapan Bupati Triyono sebagai salah satu penerima Upakarti tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian RI nomor 491/M-IND/10/2009 tertanggal 20 Oktober 2009. Bupati Triyono merupakan satu-satunya kepala daerah di Jawa, selain Yogyakarta yang menerima penghargaan Upakarti.

            “Penghargaan direncanakan akan disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana negara dalam bulan Nopember ini. Hanya saja, soal kepastian waktu masih menunggu undangan dari Departemen Perindustrian,” kata Prayitno.

            Dikatakan Prayitno, langkah nyata dan strategis yang dilakukan oleh Bupati Triyono diantaranya dengan melakukan regulasi dan deregulasi peraturan yang mendorong tumbuhnya IKM. Pemkab Purbalingga boleh dibilang selangkah lebih maju dalam beberapa kebijakan yang diambilnya jika dibandingkan pemerintah pusat.

“Selain itu, langkah yang ditempuh dengan melakukan pembinaan teknis dan manajemen IKM yang berkelanjutan, fasilitasi dan intermediasi dalam mendorong pengembangan IKM, dan melakukan kebijakan pengembangan kemitraan dan pemasaran serta menetapkan kebijakan Sapta Pesona Industri,” kata Prayitno.

Prayitno menjelaskan, dalam hal regulasi dan deregulasi yang selangkah lebih maju dibanding pemerintah pusat,  Bupati telah menerbitkan Perda nomor 1/2008 tentang Pelayanan Publik. Sementara pemerintah pusat sendiri baru menetapkan UU Tentang Pelayanan Publik yakni Nomor 25 Tahun 2009 Tanggal 18 Juli 2009. Kebijakan lainnya yakni terbitnya Perda Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi.

Kemudian Perbup Nomor 56 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Penghapusan Retribusi Perizinan di Bidang Penanaman Modal, Perbup Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pembebasan Retribusi Izin Gangguan, Tanda Daftar Industri, Izin Usaha Perdagangan, dan Wajib Daftar Perusahaan Bagi Usaha Kecil, dan Perda Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perizinan.

            Dalam hal pembinaan teknis manajemen, lanjut Prayitno, langkah yang telah ditempuh Bupati Triyono antara lain, melakukan Pendidikan dan Pelatihan (On The Job Training, Achievement Motivation Training/AMT, Good Manufacturing Practices / GMP, Gugus Kendali Mutu/ GKM. Langkah lainnya yakni bimbingan teknis di berbagai bidang seperti ekspor-impor, HKI, produksi bersih, pengelolaan usaha, pembukuan dan laporan keuangan,  kemudian melakukan pendampingan oleh tenaga ahli (Bussines Development Service / BDS) dalam rangka pembentukan dan pengembangan klaster IKM,  Perguruan Tinggi, Lembaga Donor seperti GTZ membantu tenaga ahli logam dari Jerman.

            ”Pemkab juga membantu pelaku industri kecil dengan memberikan fasilitasi pengembangan design dan kemasan produk, serta mengajak melakukan studi banding ke sentra-sentra IKM yang dinilai sudah berhasil, serta mengirimkan pelaku industri untuk magang,” jelas Prayitno.

            Fasilitasi dan intermediasi yang dilakukan Pemkab, masih kata Prayitno, dilakukan melalui, penguatan dan  pengembangan Lembaga Keuangan Daerah, Mikro dan Koperasi, linkage program antara lembaga keuangan mikro dengan lembaga keuangan daerah, linkage program antar Lembaga Keuangan Daerah dengan Perbankan Umum dan lembaga donor lainnya , mendorong sosialisasi  dan intermediasi skim kredit untuk IKM yg dikelola oleh bank umum. Kemudian memberikan fasilitasi  akses permodalan dari BUMN.

            ”Kebijakan lainnya yang spesifik dilakukan Pemkab adalah memberikan fasilitasi subsidi bunga dari sumber APBD kepada IKM prospektif; dan fasilitasi penjaminan kredit  dari sumber  APBD untuk peningkatan akses IKM ke sumber permodalan khususnya Pegadaian seperti Program KRISTA,” jelas Prayitno. (y)