PURBALINGGA – Pemerintah mentargetkan pertumbuhan penduduk pada tahun 2015 kurang dari 2,0 persen. Jumlah penduduk pada tahun itu diperkirakan 248.180.000 jiwa. Jika jumlah penduduk melebihi dari itu, maka akan muncul persoalan kehidupan manusia seperti kemiskinan yang akan membengkak.

 “Kami asumsikan proyeksi pertumbuhan penduduk pada tahun 2015 berada pada level ‘Penduduk Tumbuh Seimbang’. Sehingga total jumlah penduduk Indonesia pada tahun itu tidak lebih dari angka 248 juta jiwa,” kata Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat DR dr Sugiri Syarif, MPH, Kamis (19/11).

Sugiri mengemukakan hal tersebut dalam rangka pemantauan kegiatan kesatuan gerak PKK-KB Kesehatan di Purbalingga. Sebelum melakukan pembinaan terhadap jajaran petugas Keluarga Berencana di operation room Graha Adiguna kompleks pendopo Setda, Sugiri melakukan kunjungan ke RSUD Purbalingga untuk menyaksikan pelayanan Medis Operasi Pria (MOP).

Sugiri merinci, dengan asumsi Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS), pada tahun 2010 saja penduduk Indonesia sudah mencapai 234,1 juta jiwa. Kemudian pada tahun 2020 diprediksi sebanyak 248,1 juta, dan pada tahun 2025 sebanyak 273,6 juta. “Meski program KB sempat mengalami stagnasi semenjak pasca reformasi, namun antara kurun waktu tahun 2000 hingga 2005 mampu menekan kelahiran tercegah hingga 80 juta jiwa, dan hingga tahun 2009 mampu menekan kelahiran tercegah hingga 330 juta jiwa,” kata Sugiri.

Sugiri mengakui, dampak reformasi terhadap program KB sangat luar biasa dalam hal pertumbuhan penduduk. Jika hal ini tidak segera ditangani, maka pertumbuhan penduduk tidak terkendali, dan pada akhirnya akan menimbulkan berbagai permasalahan berkaitan dengan kependudukan. “Saya sependapat jika program KB disentralisasi kembali ke pemerintah pusat. Kebijakan desentralisasi KB pada masa pasca reformasi sebenarnya merupakan keputusan politik, dan itu diluar kemampuan institusi BKKBN,” ujar Sugiri.

Sementara itu Bupati Purbalingga Drs H Triyono Budi Sasongko, M.si mengungkapkan, pasca otonomi daerah kabupaten/kota cenderung mengabaikan program KB. Pembiayaan APBD lebih cenderung untuk membangun sarana fisik dan program lainnya khususnya dalam pengentasan kemiskinan. “Oleh karenanya jika urusan KB ditarik ke pemerintah pusat, seperti halnya urusan pertanahan dan statistik, maka mau tidak mau, pemerintah daerah akan melaksanakan program KB tersebut,” kata Bupati Triyono.

Triyono mencontohkan, petugas penyuluh KB di Purbalingga hanya 71 orang dan ditambah kepala UPTD KB sebanyak 18 orang, yang harus melayani 253.686 wanita usaha subur (WUS), atau sekitar 179.182 Pasangan Usia Subur (PUS). Atau satu petugas melayani 5 – 6 desa. “Jumlah ini memang tidak ideal, sementara penambahan SDM dibidang KB setiap tahun tidak sebanding dengan jumlah WUS dan PUS yang harus dilayani. Idealnya, satu orang petugas paling tidak bisa melayani 2 desa,” kata bupati Triyono.

Triyono menambahkan, revitalisasi program KB sebenarnya sudah mendesak untuk dilakukan. Revitalisasi ini bisa berupa pembekalan manajemen teknis bagi penyuluh KB. Kemudian, penyuluh KB tidak hanya memberikan penyuluhan soal KB saja, tetapi sekaligus sebagai penyuluh sosial. “Disisi lain, pejabat juga harus memberikan contoh program KB di masyarakat. Seperti halnya, program MOW yang saya akui masih jarang pejabat memilih KB cara ini,” kata Bupati Triyono. (y)