Purbalingga – Pemkab Purbalingga membagikan sedikitnya 630 hektar tanah berstatus Perdikan yang berada di wilayah Kecamatan Rembang dan panusupan. Status tanah Perdikan merupakan peninggalan para demang jaman Belanda yang kemudian status tanahnya dihapus oleh Pemerintah Indonesia pada jaman Orde Lama. Dengan penghapusan itu, maka selanjutnya tanah dikembalikan kepada rakyat.

”Pemkab Purbalingga bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional telah mensertifikatkan sedikitya 630 hektar tanah berstatus Perdikan. Tanah itu dibagikan secara Cuma-Cuma kepada rakyat miskin di wilayah Desa Panusupan, Kecamatan Rembang,” kata Bupati Drs H Triyono Budi Sasongko, M.Si ketika memberikan 200 sertifikat massal yang dibiayai melalui dana APBD Provinsi Jateng di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Jum’at (5/2).

            Menurut Bupati, pembagian tanah Perdikan kepada rakyat miskin merupakan salah satu kebijakan asset reform bidang pertanahan. Kebijakan ini berupa penataan kembali penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan pertanahan. Kebijakan asset reform merupakan salah satu bagian reformasi dibidang agraria disamping kebijakan akses reform.

”Akses reform merupakan proses penyediaan akses bagi penerima manfaat terhadap sumber-sumber ekonomi dan politik serta partisipasi ekonomi politik, modal, pasar, teknologi, pendampingan, peningkatan kapasitas dan kemampuan yang memungkinkan petani untuk mengembangkan tanahnya sebagai sumber kehidupan. Kedua kebijakan ini dilakukan secara bersama-sama,” kata Bupati Triyono.

Baru 30 persen bersertifikat

            Dibagian lain Bupati Triyono mengatakan, tingkat sertifikasi tanah di Purbalingga masih jauh dari harapan. Dari total sekitar 500 ribu bidang tanah yang dikuasai warga masyarakat dan pemerintah, ternyata baru 150 bidang tanah yang telah memiliki sertifikat. ”Ini tentunya merupakan tugas berat Pemerintah bersama Badan Pertanahan untuk menggugah masyarakat agar sadar mensertifikatkan tanahnya. Hal ini untuk menghindari sengketa tentang tanah di kemudian hari,” kata Bupati Triyono.

            Sementara itu Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas) Imam Wahyudi, SH, M.Si mengatakan, program sertifikasi massal tanah di Desa Serang diperuntukan bagi 200 bidang tanah. Pemerintah provinisi memberikan bantuan sertifikasi sebesar Rp 317.500 per bidang tanah, sehingga total yang dibantu sebesar Rp 63.500.000,-. (Humas Setda-y)