PURBALINGGA, HUMAS – Posisi profesi guru sangat penting dan strategis dalam mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan berbudaya. Karenanya, para guru diminta terus meningkatkan profesionalisme dalam memberikan pendidikan bermutu bagi anak didiknya.
“Guru harus hidup. Dan untuk bisa hidup, guru harus profesional, sejahtera dan terlindungi,” ungkap Wakil Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Jawa Tengah, Taruno SH di sela-sela pembukaan Konferensi Kerja (Konker) PGRI Kabupaten Purbalingga tahun ke-3 masa bhakti XX, di Pendopo Dipokusumo Purbalingga, Jum’at (24/2).
Konkerkab dibuka oleh Bupati Drs H Heru Sudjatmoko Msi dan dihadiri Wabup Drs H Sukento Ridho Marhaendrianto MM, Wakil Ketua DPRD Drs Mugo Waluyo serta unsur Muspida lainnya. Peserta Konkerkab adalah anggota PGRI dari 20 cabang khusus dan cabang teritorial. Pelaksanaan konferensi dipusatkan di Gedung PGRI, usai acara pembukaan di Pendopo Dipokusumo.
Diungkapkan Taruno, guru yang profesional adalah guru yang menguasai materi pembelajaran, menguasai metode, berahlak mulia, mau melaksanakan kewajiban dan memiliki sertifikat pendidik. Kesejahteraan guru, lanjutnya, terus diperjuangkan adanya penghasilan guru diatas standar kebutuhan hidup dan fasilitas tambahan penghasilan penunjang untuk meningkatkan mutu guru. Dia menuturkan, agar guru terlindungi dalam melaksanakan tugasnya, PGRI telah melakukan Mou perlindungan guru dengan Kepolisian RI.
“Saya minta hal tersebut dijadikan sandaran dalam menyusun program kerja PGRI Purbalingga. Termasuk menyangkut visi PGRI yakni menjadi organisasi yang kuat bermartabat dan misi PGRI yang meliputi misi perjuangan, profesi dan kesejahteraan,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Drs H Heru Sudjatmoko MSi meminta anggota PGRI ikut berpartisipasi mewujudkan keinginan Pemkab menjadikan tahun 2012 memperoleh opini BPK “Wajar Tanpa Pengecualian”. Tahun ini, lanjut Bupati, Pemkab bersama DPRD telah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan hampir separoh dari total APBD Kabupaten Purbalingga yakni mencapai hampir Rp 600 miliar. Jumlah anggaran itu belum termasuk anggaran yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi.
“Dibutuhkan menejemen pengelolaan keuangan yang lebih baik dari tingkat dinas, UPT bahkan sampai ditingkat sekolah. Termasuk menejemen pengelolaan asetnya,” tandas Bupati.
Diakui Bupati, pengelolaan aset di tingkat sekolah menjadi rumit karena terdapat penambahan aset selain dari pemerintah. Yakni penambahan aset yang berasal dari swadaya dan masyarakat. “Meski tidak dibeli dari dana pemerintah, namun kalau sudah diberikan kepada sekolah maka harus dicatat sebagai aset pemkab,” tambahnya.
Di bagian lain, Ketua PGRI Kabupaten Purbalingga Iskhak SPd MPd menuturkan, konkerkab dilaksanakan untuk mengevaluasi dan menentukan tingkat keberhasilan program organisasi tahun 2011. Selain itu, untuk menyusun dan menetapkan program organisasi tahun 2012. Termasuk menentukan sikap, pendirian dan strategi organisasi dalam menyikapi perkembangan situasi di berbagai bidang.
“Nanti juga akan ditetapkan pernyataan sikap organisasi dalam menghadapi berbagai persoalan dan perkembangan situasi terkini,” katanya.
Saat ini, PGRI Purbalingga memiliki kekuatan anggota mencapai 7.447 orang. Terdiri dari anggota yang telah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) 6.878 orang ditambah anggota baru mencapai 569 orang.
Dari jumlah itu, lanjut Iskak, jumlah anggota bersertivikasi mencapai 3.875 orang atau baru 44,9 % dari 8.628 guru. Dia merinci, pada 2010 jumlah anggota sertivikasi 2.455 orang, kemudian 2011 bertambah 779 orang dan tahun 2012 sejumlah 641 orang.
“Saya berharap 44,9 persen guru yang telah memiliki kompetensi memadai mampu menjadi pionir dalam meningkatkan mutu pendidikan di Purbalingga,” harapnya.
Selain itu, dirinya juga menyadari masih ada 763 tenaga honorer guru yang perlu mendapat perhatian pemkab sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. Tenaga honorer yang ada, terdiri dari honorer yang masuk kategori K1 sebanyak 293 orang dan kategori K2 sejumlah 470 orang. (Humas/Hr)
