PURBALINGGA, HUMAS – Untuk memenuhi target 55.000 KK, pendaftaran keanggotaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Tahun 2012 diperpanjang hingga 31 Maret mendatang. Per-27 Februari jumlah pendaftar telah mencapai kisaran 49.000 KK, sehingga para kader Jamkesda harus berupaya lebih keras lagi untuk menambah peserta sebanyak 6.000 KK dari keluarga mampu.

Kepala Bidang Pemberdayaan & Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga drg Hanung Wikantono MPPM mengatakan dari 49.000 KK yang terdaftar, 34.000 KK diantaranya keluarga miskin non kuota. Mereka termasuk KK miskin yang tidak terdata dalam Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), sehingga mereka  harus masuk dalam Program Jamkesda.

“Ada sebanyak 134.461 jiwa yang tergolong miskin non kuota. Jadi kita harus memperjuangkan mereka masuk dalam Jamkesda ini. Dengan Jamkesda ini, pasien miskin non kuota tak perlu lagi membayar premi tidak seperti saat mereka mengikuti strata II pada Program JPKM sebelum-sebelumnya,” jelasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Jamkesda menjadi penyempurnaan JPKM. Bedanya, Jamkesda meliputi areal yang lebih luas karena pasien bisa berobat tak hanya di lingkup Kabupaten Purbalingga saja, tapi bisa juga mengakses sarana kesehatan di beberapa rumah sakit di Jateng/DIY seperti RSUD Prof dr Margono Sukarjo Purwokerto, RSUP Prof Sarjito Yogyakarta, RSUP dr Kariadi Semarang dan RSJ dr Soeroyo Magelang.

Jamkesda diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah karena terinspirasi dari keberhasilan Program JPKM di Purbalingga sejak tahun 2001. Jamkesda memiliki dua sasaran meliputi masyarakat miskin non kuota dan masyarakat mampu. Ke depan, diharapkan semua warga Purbalingga telah mendapat perlindungan kesehatan.

Hingga akhir tahun 2011, dari 950.000 jiwa penduduk Purbalingga, 49,57 persen di antaranya terlindungi program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), sekitar 25,12 persen mengikuti JPKM, sekitar 6,32 persen ikut Askes PNS, 1,04 persen Jamsostek, dan 0,16 persen termasuk jaminan kesehatan dari Asabri/Polri. Rencananya, rencana pelaksanaan Jamkesda akan dipaparkan kembali dalam Rapat Paripurna DPRD dalam pecan ini. (humas/cie)