PURBALINGGA – Salah satu misi bupati dan wakil bupati Purbalingga adalah mempercepat dan pemerataan ekonomi rakyat, sekaligus mendorong simpul-simpul perkonomian rakyat dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi local. Oleh sebab itu, dengan adanya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari pemerintah, diharapkan dapat mendorong pengembangan sector riil dalam peningkatan pertumbuhan perkonomian.
“Selain itu, dengan program tersebut, sekaligus untuk mengurangi kemiskinan dan membuka kesempatan bekerja bagi masyarakat,”tutur Wakil Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi pada Rapat Koordinasi Sosialisasi Program KUR Tahun 2016 di Ruang Ardilawet Kompleks Setda Purbalingga Selasa (15/3).
Saat ini, kata wabup, angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Purbalingga relatif masih tinggi, namun ada sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya. Angka kemiskinan tahun 2014 sekitar 19,75 persen dan pengangguran 5,13 persen daripada tahun 2013. Sedangkan salah satu program penurunan kemiskinan dan pengangguran, adalah dengan KUR. Untuk itu, pihaknya mendukung kegiatan KUR, karena hal tersebut mampu ,membuka kesempatan bekerja bagi masyarakat khususnya usaha kecil mikro (UKM) yang sering memiliki permasalahan dengan keterbatasan modal.
“Jadi bagaimanapun kita mendukung lembaga-lembaga keuangan di Purbalingga untuk bisa menyalurkan KUR secara maksimal,”.
Budi Susetyo Kepala Bagian Perekonomian Setda Purbalingga mengatakan, bahwa, tujuan KUR untuk mengakslerasi pengembangan kegiatan di sector riil dalam rangka penanggulangan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja. Tujuan program tersebut adalah meningkatkan dan memperluas penyaluran KUR kepada usaha produktif, meningkatkan daya saing usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
Sedangkan sasarannya adalah individu atau perseorangan yang melakukan usaha produktif termasuk didalamnya UMKM serta calon atau mantan tenaga kerja Indonesia (TKI) dan calon pekerja magang di luar negeri. Sasaran lainnya adalah anggota keluarga dari karyawan yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai TKI dan pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK)
Permasalahan yang dihadapi dalam program KUR adalah masih rendahnya kemampuan manajerial UMKM, agunan terbatas dan akses produk UMKM yang masih terbatas serta penguasaan teknologi informasi UMKM masih rendah.
“Solusinya adalah sosialisasi secara lebih terkoordinir dan pendampingan oleh SKPD secara berkelanjutan,”teran Budi. (Sukiman)
