PURBALINGGA INFO – Pemerintah Kabupaten Purbalingga menetapkan sejumlah target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 sebagai upaya untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD yang berlangsung di Pendopo Dipokusumo, Kamis (15/5/25).
Bupati Fahmi menyampaikan bahwa arah pembangunan lima tahun ke depan akan difokuskan pada peningkatan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi daerah, pelestarian lingkungan, serta perbaikan tata kelola pemerintahan.
Sejumlah indikator ditetapkan sebagai target kinerja utama hingga akhir periode RPJMD. Di antaranya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73, penurunan angka kemiskinan hingga kisaran 10,00%–10,95%, penurunan emisi gas rumah kaca, dan indeks reformasi birokrasi sebesar 85. Selain itu, pemerintah juga menargetkan rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 1%, serta PDRB per kapita antara Rp50 juta hingga Rp60 juta per tahun.
Bupati Fahmi juga mengungkapkan lima isu strategis yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan ke depan. Pertama, transformasi sumber daya manusia (SDM), terutama dalam menyambut bonus demografi. “Dalam lima tahun ke depan, kita akan memiliki penduduk usia produktif dalam jumlah besar. Ini harus betul-betul kita siapkan dengan peningkatan kualitas SDM agar menjadi unggul dan kompetitif,” katanya.
Kedua, pembangunan ekonomi inklusif yang menyesuaikan dengan tantangan geografis Purbalingga yang tidak dilalui jalur utama seperti pantura dan jalan tol. Namun, menurut Bupati, kondisi ini bukan hambatan, melainkan peluang untuk mengembangkan keunggulan SDM lokal yang dikenal ulet, teliti, dan tidak neko-neko. “Ini nilai tambah yang bisa menarik investor,” tambahnya.
Ketiga, keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta ketahanan pangan. Bupati Fahmi menegaskan bahwa Purbalingga memiliki potensi besar dalam bidang pertanian, terutama di wilayah Kemangkon, Bukateja, dan Kalimanah. “Kita surplus dalam produksi padi dan juga punya potensi komoditas di dataran tinggi. Ini yang harus kita optimalkan,” ujarnya.
Keempat, penguatan konektivitas antarwilayah dan pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Bupati berharap Bandara Jenderal Besar Soedirman (JBS) segera beroperasi guna mendukung aksesibilitas dan pertumbuhan ekonomi. Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi konektivitas dengan kabupaten tetangga seperti Pemalang, Tegal, Banyumas, dan Banjarnegara.
Kelima, transformasi dan optimalisasi tata kelola pemerintahan. Mengingat ruang fiskal daerah yang terbatas, Bupati Fahmi menekankan perlunya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program. “APBD kita Rp2,1 triliun, namun ruang fiskalnya hanya Rp200 miliar. Maka, efisiensi dan efektivitas menjadi sangat penting,” jelasnya.
Arahan juga diberikan kepada OPD dan para camat agar mendorong inovasi di era teknologi yang cepat berubah. “ASN dituntut berinovasi agar pelaksanaan pekerjaan berjalan optimal,” katanya. Ia juga mengingatkan agar perencanaan dan penganggaran dilakukan secara cermat, berorientasi pada hasil, dan berdampak langsung kepada masyarakat.
Terkait program prioritas nasional, Bupati Fahmi menyinggung pembentukan Koperasi Merah Putih yang perlu segera dipercepat. “Baru 138 desa yang melaksanakan musyawarah desa, sementara 86 desa belum melaporkan jadwalnya. Para camat untuk mengawal proses ini,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Purbalingga, Aman Waliyudin, dalam kesempatan itu menyampaikan pokok-pokok pikiran legislatif. Ia menyoroti pentingnya penguatan ekonomi daerah dan ketahanan pangan dalam rangka meningkatkan PAD dan membuka lapangan kerja. “Permasalahan utama petani saat ini adalah kekurangan air dan pupuk. Jika kebutuhan ini dipenuhi, panen bisa meningkat dari dua kali menjadi tiga kali dalam setahun,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pelestarian lingkungan, termasuk menjaga kawasan sumber mata air dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. “Pengalihan fungsi lahan di daerah atas perlu dijaga agar ketersediaan air bersih tetap terjaga,” ungkapnya.
Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Nur Rohmat, menyampaikan bahwa arah kebijakan kabupaten/kota harus diselaraskan dengan provisi dan nasional. Ia menjelaskan bahwa dari 35 program prioritas yang didelegasikan ke daerah, Kabupaten Purbalingga sudah siap menjalankan 34 di antaranya. “Program prioritas harus searah dan bersinergi. Dari hasil desk untuk Kabupaten Purbalingga sudah ada 34 yang sudah sesuai dengan arah pembangunan provinsi,” pungkasnya. (dhs/Kominfo)
