PURBALINGGA INFO – DPRD Kabupaten Purbalingga kembali menggelar rapat paripurna, Kamis (22/5/25), sebagai lanjutan dari agenda sebelumnya yaitu penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Agenda rapat kali ini adalah penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum tersebut.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Aman Waliyudin dan dihadiri oleh Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif, Wakil Bupati Dimas Prasetyahani, Sekretaris Daerah Herni Sulasti, anggota DPRD, serta para kepala OPD. Dalam jawabannya, Bupati menyampaikan apresiasi atas masukan dari semua fraksi dan memberikan penjelasan atas sejumlah isu strategis yang telah disampaikan dalam rapat sebelumnya.
Menanggapi pandangan Fraksi PDIP mengenai target IPM dan penurunan angka kemiskinan, Bupati menyampaikan bahwa kedua target tersebut akan diwujudkan melalui kebijakan lintas sektor yang terpadu dan terukur. Kebijakan lintas sektor yang dimaksud mencakup bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Target IPM sebesar 78,55 dan penurunan angka kemiskinan menjadi 10–10,95% di akhir periode RPJMD merupakan tantangan sekaligus komitmen besar yang akan kami wujudkan,” ujarnya.
Bupati Fahmi juga menjawab pertanyaan mengenai rencana Sekolah Rakyat yang turut disorot Fraksi PDIP. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Sosial, Kabupaten Purbalingga telah ditetapkan sebagai pelaksana Sekolah Rakyat tahap 2 yang dijadwalkan mulai tahun ajaran 2026/2027. Program ini mencakup jenjang SMP dan SMA, masing-masing dengan empat rombongan belajar (rombel).
“Calon lokasi pembangunan sekolah yang dinilai layak dan memenuhi syarat serta telah disetujui oleh tim teknis pemerintah pusat terletak di tanah eks bengkok Kelurahan Karangmanyar di depan Rsud Panti Nugroho,” katanya
Selain itu, Bupati juga memaparkan strategi pembangunan infrastruktur melalui program Alus Dalane yang menjadi perhatian Fraksi PDIP dan sekaligus menjawab pandangan Fraksi PKB, Fraksi PKS, Fraksi Gerindra, dan Fraksi Amanat Demokrat. Program ini bertujuan meningkatkan kondisi jalan mantap secara bertahap dari 68,38% pada 2024 menjadi 90% pada 2027.
“Kami targetkan kondisi jalan mantap meningkat menjadi 72% pada tahun 2025. Dan 81% pada 2026, dan 90% pada 2027, masing-masing dengan alokasi anggaran sebesar Rp93,5 miliar. Serta mempertahankan kondisi 90% pada tahun 2028 hingga 2030 dengan kebutuhan pemeliharaan sebesar Rp 30 miliar per tahun,” lanjutnya
Bupati Fahmi menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur ini tidak hanya mengejar angka statistik, tetapi juga memastikan pemerataan ke seluruh wilayah, termasuk desa-desa yang selama ini mengalami keterbatasan akses.
Terkait pertanyaan Fraksi PKB mengenai revitalisasi Balai Benih Ikan (BBI), Bupati menyatakan bahwa pihaknya akan mengkaji secara menyeluruh dari sisi tata kelola, SDM, hingga anggaran agar bisa berdampak nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, jawaban atas pandangan Fraksi PKS terkait desentralisasi layanan kependudukan, Bupati menyebut bahwa saat ini layanan administrasi seperti akta kelahiran, kematian, dan KTP sudah bisa diakses di 23 desa dalam 8 kecamatan, dan akan terus diperluas hingga seluruh desa pada tahun 2030.
Menjawab pandangan Fraksi Partai Golkar, Bupati menjelaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul dan inklusif menjadi prioritas dalam RPJMD 2025–2029. Strategi yang akan ditempuh antara lain penguatan program beasiswa hingga jenjang vokasi, pendirian Sekolah Rakyat, serta pemberdayaan tenaga dan kader kesehatan. Mengingat keterbatasan anggaran daerah, Pemkab juga akan mendorong kemitraan multipihak untuk mendukung pembiayaan pendidikan bagi siswa, mahasiswa, tenaga pendidik, dan tenaga kesehatan.
Terkait pandangan Fraksi Amanat Demokrat, Bupati menjelaskan bahwa pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah telah memiliki payung hukum melalui Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2025, sementara percepatan PBG diatur dalam Perbup Nomor 109 Tahun 2024.
Menanggapi isu inovasi pertanian seperti smart farming dan corporate farming, Bupati menyampaikan bahwa Pemkab Purbalingga mendukung penuh pengembangan sektor ini melalui restrukturisasi kelembagaan petani, integrasi hulu hilir, serta pelatihan digital dan kewirausahaan bagi petani muda.
“Kami yakin bahwa melalui kolaborasi lintas sektor dan dukungan teknologi, pertanian akan tetap menjadi sektor unggulan yang menarik bagi generasi muda,” pungkasnya.(dhs/Kominfo)
