PURBALINGGA INFO – DPRD Kabupaten Purbalingga menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, Rabu (21/5/25).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Aman Waliyudin dan dihadiri Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani, Sekda Herni Sulasti, anggota DPRD, serta Kepala OPD. Seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui Raperda RPJMD Kabupaten Purbalingga 2025–2029 untuk dibahas lebih lanjut di tingkat panitia khusus (Pansus).
Dalam penyampaian pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) melalui juru bicara Dewi Wijayanti menyoroti sejumlah indikator kinerja utama dalam RPJMD, seperti target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 78,55 dan penurunan angka kemiskinan hingga 10% di akhir periode RPJMD. Fraksi PDIP meminta penjelasan konkret atas strategi pencapaian target tersebut. Dewi juga menyampaikan dukungan atas rencana pembangunan sekolah rakyat di Purbalingga.
“Mohon penjelasan bagaimana langkah Pemkab Purbalingga untuk merealisasikan keberadaan sekolah rakyat,” ujarnya.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diwakili Titi Yeni Sugiarti menekankan pentingnya perhatian pemerintah daerah terhadap pendidikan keagamaan. “Mohon penjelasan bagaimana komitmen pemerintah daerah dalam upaya fasilitasi bidang pendidikan keagamaan, utamanya madrasah dan pesantren,” tegasnya.
Selain itu, PKB juga menyoroti potensi besar Balai Benih Ikan (BBI) yang dinilai belum dikelola optimal dan meminta adanya restrukturisasi serta reformasi pengelolaan agar bisa memberikan nilai kemanfaatan maksimal bagi daerah.
Fraksi PKS melalui juru bicara Didik Suprayogi menyampaikan dukungan terhadap pengelolaan sampah modern serta program Alus Dalane dan Kepenak Ngodene. Fraksi PKS juga menyoroti perlunya peningkatan partisipasi generasi muda di sektor pertanian dan meminta penjelasan apa yang dimaksud dengan desentralisasi layanan kependudukan.
“Kami juga mengapresiasi penanganan bencana dan kedaruratan yang semakin baik melalui Pusdalops mengingat tantangan dan hambatan berupa medan geografis Purbalingga yang sebagian besar merupakan dataran tinggi,” ujarnya.
Fraksi Partai Golkar yang diwakili Idrus Anjasmoro menyatakan bahwa RPJMD telah memenuhi unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis. Fraksi Partai Golkar mengusulkan peningkatan kuota beasiswa, pembentukan forum komunikasi dengan pelaku UMKM, pelebaran dan penerangan jalan yang memadai.
“Program Pemkab terkait dengan pelebaran jalan didesa-desa perlu diteruskan dan jangan sampai berhenti,” ujarnya.
Fraksi Gerindra melalui juru bicara Sarjono menyampaikan apresiasi atas ketepatan waktu penyusunan RPJMD. Fraksi Gerindra menekankan pentingnya strategi akselerasi pembangunan infrastruktur yang tidak hanya mengandalkan APBD.
“Perlu penguatan jaringan sinergis dengan pemerintah pusat yang memiliki sumber APBN, baik langsung melalui jalur kementerian maupun aspirasi dari DPR RI, serta menjangkau pemerintah provinsi yang memiliki APBD besar, baik secara langsung maupun melalui aspirasi DPRD Provinsi,” katanya.
Fraksi Gerindra juga meminta penjelasan tentang kesiapan Purbalingga dalam mendukung program Koperasi Merah Putih dan optimalisasi peran perguruan tinggi sebagai penggerak ekonomi lokal.
Fraksi Amanat Demokrat (FAD) lewat juru bicara Mugo Waluyo menyoroti pentingnya kesinambungan antara perencanaan dan penganggaran. Mereka juga menanyakan kendala yang menyebabkan Purbalingga belum melaksanakan pembebasan BPHTB dan percepatan PBG. FAD mendorong reformasi birokrasi yang berbasis profesionalisme dan proporsionalitas serta menyoroti peluang inovasi pertanian seperti smart farming dan corporate farming.
“Terdapat inovasi yang potensial untuk mendukung smart farming, seperti kelompok Al Zavira di Desa Tumanggal yang mengolah Aloe vera menjadi berbagai produk olahan seperti shampoo, Sabun, Minuman, Jelly, Es Krim. Serta kelompok Youth Farming yang menjadi juara nasional, berhasil membudidayakan lada sambung tahan penyakit dan berproduksi tinggi. Inovasi-inovasi ini layak dikembangkan dalam skala kebijakan yang lebih luas,” katanya. (dhs/Kominfo)
