PURBALINGGA – Tercatat sebanyak 90 siswa SMPN 4 Mrebet dinyatakan positif Covid-19 usai dilakukan rapid test antigen pada Senin (20/9). Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM mengungkapkan, berdasarkan informasi dari Kepala SMPN 4 Mrebet, ledakan kasus tersebut terjadi pada tahap persiapan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).
“Kami mendapatkan informasi SMPN 4 Mrebet akan dilakukan persiapan PTM yang didahului dengan vaksinasi dan rapid test antigen pada seluruh siswa. Berdasarkan informasi yang diterima dari 300an siswa, ternyata 90 diantaranya terkonfirmasi positif,” kata Bupati saat meninjau lokasi SMPN 4 Mrebet di Desa Tangkisan, Selasa (21/9).
Sebagai langkah awal, 90 siswa dengan hasil antigen positif tersebut dikumpulkan untuk menjalani isolasi terpusat yang bertempat di ruang-ruang kelas SMPN 4 Mrebet. Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Purbalingga kemudian menyiapkan sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan di lokasi isolasi terpusat tersebut.
“Sebagian besar mereka hanya OTG (orang tanpa gejala,red), karena ini baru dilakukan rapid test antigen yang akurasinya 90%, jadi untuk memastikan setelah ini dari Dinkes akan melakukan tes PCR kepada 90 siswa. Jadi nanti yang betul-betul dari hasil tes PCR positif itu yang melakukan isolasi terpusat,” kata Bupati.
Kepada orang tua/wali murid dari 90 siswa ini diminta untuk tenang, karena anak-anak mereka tetap dalam pantauan ketat dari tim kesehatan dan mendapatkan fasilitas sarpras yang memadai. Setelah hasil test PCR keluar maka akan dilakukan tracing terhadap mereka yang kontak erat dengan siswa yang positif.
Atas kejadian ini, Bupati Tiwi menegaskan pelaksanaan PTM di Kabupaten Purbalingga ditunda sementara. “Sampai dengan adanya evaluasi lebih lanjut. Kita akan membuat SOP (standar operasional prosedur) yang lebih rigid lagi terkait pelaksanaan PTM,” lanjutnya.
Sementara itu Ketua DPRD Purbalingga HR Bambang Irawan SH mendapati seringkali ada sekolah-sekolah yang ‘kucing-kucingan’ melakukan PTM tanpa adanya koordinasi dari Tim Gugus Tugas. Oleh karenanya ia meminta agar Bupati bisa bersikap tegas terhadap sekolah yang melakukan praktik demikian.
“Saya harap ini disikapi dengan tegas oleh Bupati, salah satunya bagi sekolah-sekolah negeri khususnya yang berani melakukan seperti itu tanpa adanya koordinasi mestinya diberi punishment,bila perlu berhentikan kepala sekolahnya,” lanjutnya usai mengikuti rakor virtual penanganan Covid-19 di Jawa Tengah dari Pringgitan Pendopo Dipokusumo.
Ia menambahkan, berdasarkan data cakupan vaksinasi dosis 1 Kabupaten Purbalingga masih berkisar 22%. Artinya jika melihat standarisasi kelayakan untuk melaksanakan PTM masih sangat mengkhawatirkan.
“Karena masih memungkinkan guru-guru yang mengajar itu juga belum divaksin dan resikonya kembali kepada anak-anak kita,” katanya.(Gn/Humas)
