PURBALINGGA, INFO – Komitmen Bupati Purbalingga H Tasdi, SH, MM untuk mengubah aparatur sipil negara (ASN) kabupaten Purbalingga yang profesional terus digalakan. Hal itu dibuktikan bupati dengan tak jemu melakukan inspeksi mendadak (Sidak) apel kerja pagi di organisasi perangkat daerah (OPD) secara bergantian. Dikatakan Bupati Tasdi, apel pagi selain menjadi kewajiban ASN, juga menjadi langkah awal dalam membangun kedisiplinan dan profesionalitas ASN.
“Ada di beberapa OPD yang tidak hadir apel itu-itu saja. Artinya itu tidak pantas dilakukan oleh ASN. ASN jangan kesed (malas-red). Apalagi ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, harus menjadi contoh OPD yang lain,” ujar Bupati Tasdi saat menjadi penerima apel di Dindikbud Purbalingga, Senin pagi (28/8).
Menurut Bupati, tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sangat jelas yaitu mendidik generasi bangsa supaya cerdas, berbudaya dan berakhlakul karimah. Sehingga sebelum menciptakan generasi berkarakter, tentu pegawainya harus memiliki karakter terlebih dahulu. “Salah satunya ditunjukan dengan profesionalitas, yang diawali dengan disiplin apel pagi yang akan berpengarus kepada kedisiplinan dalam menyelesaikan tugas dan kewajibanya,” katanya.
Bupati juga menyampaikan apresiasi atas kinerja yang sudah ditunjukan jajaran pendidikan di kabupaten Purbalingga, yang telah berperan dalam membawa Purbalingga menjadi kabupaten dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berkat kerja cerdas, kerja keras dan kerja iklas seluruh ASN, temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait aset yang mencapai Rp 743 miliar dapat diselesaikan.
Diantara yang paling bermasalah, lanjut Bupati adalah Dinas Pendidikan dan DPUPR. Akhirnya clear dan diakui BPK dengan predikat WTP. Ini bukti kerja cerdas, kerja keras dan kerja iklas kita berbuah baik. “Hal baik ini harus terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Saya tidak ingin ada ASN dimanapun yang terlilit masalah hukum, sehingga semua ASN harus profesional dalam bekerja,” tandasnya.
Sebelumnya, saat menerima apel pagi gabungan di Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian beberapa waktu lalu, Bupati juga mengungkapkan keberhasilan Purbalingga menurunkan angka kemiskinan. Dari data awal angka kemiskinan pada 2015 sebesar 19,75 persen, dalam 10 bulan kepemimpinan Tasdi – Tiwi mampu menurunkan angka kemiskinan menjadi 18,7 persen pada 2016, atau berkurang 1 persen.
“Ini bukti kerja kita selama 10 bulan awal ada manfaatnya. Berbagai program kerja yang sudah bersama-sama dikerjakan ternyata dapat mengurangi angka kemiskinan mencapai 10.800 orang. Ini bagian dari kontribusi seluruh ASN dan aparatur di kabupaten Purbalingga,” katanya.
Target saya, lanjut Tasdi, lima tahun ini angka kemiskinan Purbalingga dapat turun minimal 5 persen atau paling tidak mengentaskan sekitar 70.000 orang miskin.
Bupati juga mengungkapkan, pada 2016 lalu angka pengangguran di Purbalingga juga turun 0,04 persen, dari angka pengangguran pada 2015 sebesar 5,4 persen atau berkurang 3.500 orang. Meski sedikit, Indek Pembangunan Manusia (IPM) Purbalingga juga naik dari 67,02 pada 2015 menjadi 67,08 pada 2016. “Kenaikannya belum signifikan baru 0,06 sehingga Purbalingga masih menempati rangking 27 di Jawa Tengah, sama seperti posisi sebelumnya,” jelasnya. (PI-4)
