PURBALINGGA, HUMAS – Menyusul kebijakan pemerintah agar mobil dinas (mobdin) dan kendaraan dinas lain menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga tak akan menambah biaya operasional melalui perubahan APBD 2012. Langkah yang diambil dengan melakukan penghematan operasional kendaraan.
”Saya sedang merumuskan bersama staf, tetapi saya mengarah paling tidak aparat pemerintah memberi contoh penghematan karena arahnya tentu kami ingin menganjurkan jajaran kami menggunakan BBM yang non-subsidi. Ketika menggunakan BBM nonsubsidi, berarti anggarannya harus lebih banyak,” kata Bupati Purbalingga, Drs H Heru Sudjatmoko, M.Si disela-sela ramah tamah dengan para wartawan media cetak dan elektronik dalam acara Safari Jurnalistik di Andrawina Convention Centre Owabong, Purbalingga, Sabtu.(2/6).
Untuk menutup naiknya anggaran bahan bakar minyak (BBM) akibat penggantian premium dengan pertamax, anggaran yang bakal digeser adalah anggaran rutin yang sekiranya longgar seperti biaya pemeliharaan gedung yang akan digunakan seefisien mungkin. Bukan menambah, namun menggeser anggaran dari pos yang sekiranya masih longgar. ”Saya tidak ingin terlalu banyak yang untuk operasional kita sendiri. Itu kalau terpaksa kurang, tapi sejauh mungkin harus lebih efisien, harus berhitung ulang kalau mau keluar kota. Kalau cukup satu mobil, tidak harus dua mobil,” kata Heru.
Heru mengaku jika keluar daerah tidak diikuti iring-iringan kendaraan karena akan terkesan mewah. Selain itu, mobil dinas yang digunakan juga yang berkapasitas mesin kecil. “Saya menggunakan Innova. Itupun sudah relatif boros,” katanya.
Bupati mengaku tidak menginginkan anggaran rutin ditambah hanya karena kenaikan harga BBM pada Perubahan APBD 2012 yang mulai dibahas sekarang ini. Penggeseran anggaran antar pos ini dilakukan agar anggaran untuk publik tidak berkurang. “Kalau perlu, anggaran untuk publik bertambah,” katanya. (Humas/y)
