PURBALINGGA INFO – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga tahun 2025 kembali digelar, Selasa (6/2/24).
Memasuki hari kedua, pelaksanaan Musrenbang RKPD Kecamatan dilaksanakan di dua tempat berbeda yaitu di Aula Kecamatan Mrebet yang diikuti oleh Kecamatan Karangreja, Kecamatan Bobotsari, Kecamatan Mrebet dan Kecamatan Karangjambu. Serta di Aula Kecamatan Kaligondang yang diikuti oleh Kecamatan Pengadegan, Kecamatan Kejobong dan Kecamatan Kaligondang.
Camat Mrebet, Dedhy Kurniawan menyampaikan bahwa sebelum pelaksanaan musrenbang tingkat kecamatan ini, pihaknya telah terlebih dahulu melaksanakan musrenbang tingkat desa. Dan dari musyawarah tersebut didapatkan sebanyak 167 usulan dari 19 desa.
“Salah Satunya yang paling prioritas untuk kegiatan fisik adalah jembatan dari Desa Banjaran Kecamatan Bojongsari menuju Desa Sindang Kecamatan Mrebet yang selama ini menggunakan jembatan gantung. Mudah-mudahan terfasilitasi karena dananya agak besar, tapi sangat bermanfaat tidak hanya untuk Kecamatan Mrebet tetapi tiga kecamatan yaitu Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Mrebet dan Kecamatan Karanganyar. Dan mudah-mudahan dari 167 usulan kegiatan bisa terfasilitasi secara paripurna,” katanya.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Purbalingga, Suroto, saat membuka Musrenbang di Aula Kecamatan Mrebet menyampaikan ada enam prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga. Ia berharap melalui musrenbang ini dapat menjadi wadah utama dalam membahas dan menyelaraskan segala hal yang menjadi skala prioritas dalam target pembangunan ke depan di setiap kecamatan.
“Prioritas pembangunan di RKPD tahun 2025 masih memprioritaskan yang pertama peningkatan kualitas manusia, bagaimana meningkatkan indeks pembangunan manusia warga masyarakat Purbalingga. Yang kedua peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. Kita dalam pertumbuhan ekonomi masih di atas rata-rata Jawa Tengah, hanya saja inklusifitas atau pemerataan yang perlu kita perjuangkan,” katanya.
Yang ketiga, lanjut Suroto, adalah pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Keempat, peningkatan kualitas pelayanan publik baik di level Kabupaten, kecamatan sampai desa. Prioritas kelima adalah mengupayakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur secara berkelanjutan, supaya menjadi daya topang yang besar bagi keberhasilan prioritas lain.
“Kemudian yang keenam penguatan desa, jadi kabupaten yang sejahtera kabupaten yang mandiri itu akan terwujud apabila desa-desa juga mandiri dan sejahtera. Bagaimana kita terus terfokus pada pembangunan pedesaan ini sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional yang juga menggariskan pembangunan dari pinggiran, kita dari desa,” ungkapnya. (DHS/Kominfo)
