PURBALINGGA – Rencana pembangunan jembatan Wirasana – Kalikajar yang sudah pernah diusulkan pada tahun lalu kembali diusulkan oleh Pemkab Purbalingga pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) eks Karesidenan Banyumas di Pendapa Dipokusumo, Purbalingga, Selasa (12/3).

Jembatan yang akan dibangun sepanjang 120 meter dengan lebar 9 meter, berada diatas aliran Sungai Klawing menghubungkan Desa Wirasana di wilayah Kecamatan Purbalingga dengan Desa Kalikajar Kecamatan Kaligondang. “Jembatan ini sangat strategis dalam rangka mendukung akses kewilayahan, memecah keramaian dan mempermudah akses menuju kota utamanya fasilitas pelayanan kesehatan seperti RSUD Dr Goeteng Tarunadibrata,” kata Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, SE, BEcon, MM dalam Musrenbang yang dihadiri langsung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Dikatakan Plt Bupati Tiwi, akses menuju kota khususnya bagi masyarakat di wilayah kecamatan Rembang, Kejobong, Pengadegan, dan Kaligondang biasanya hanya menggunakan satu jalan melalui jembatan Klawing di wilayah Kelurahan Bancar yang harus ditempuh memutar. “Jika Jembatan Kalikajar – Wirasana dapat direalisasi tentunya mampu memecah keramaian dan mempermudah akses menuju kota khususnya RSUD,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Plt Bupati, ketika Bandara JB Soedirman sudah terbangun, keberadaan jembatan Kalikajar – Wirasana dapat digunakan sebagai jalur alternatif dari arah Pemalang menuju Bandara dan sebaliknya.

Selain jembatan Kalikajar – Wirasana yang diusulkan bantuan keuangan Provinsi senilai Rp 20 Miliar, Kabupaten Purbalingga juga mengusulkan sejumlah kegiatan lainnya seperti peningkatan kapasitas jalan Panican – Linggamas senilai Rp 8,575 Miliar sebagai pendukung akses Bandara JB Soedirman, kemudian Peningkatan Kapasitas Jalan Karangjambu – Ponjen (Rp 12,850 Miliar) sebagai peningkatan akses daerah terpencil dan rawan bencana, serta Revitalisasi Pasar Panican Rp 12,6 Miliar.

Kemudian Pembangunan Air Bersih Curug Karang Rp 3 Miliar sebagai solusi persoalan kekeringan di sejumlah desa wilayah tersebut. Usulan lainnya berupa Pembangunan Puskesmas Rembang Rp 8,5 Miliar, Peningkatan jalan Serang – Baturaden Rp 5,674 Miliar, serta pembangunan terminal Tipe C Kutasari Rp 5 Miliar.

“Total usulan bantuan keuangan Provinsi yang kami harapkan pada tahun 2020 sebesar Rp 76,199 Miliar,” katanya.

Plt Bupati juga kembali mengusulkan sejumlah prioritas usulan sektoral tahun 2020 meliputi revitalisasi terminal tipe B Purbalingga, Pemindahan trase jalan dan pembangunan jalur penyelamat Dusun Bayeman pada ruas jalan Bobotsari – Pemalang, Penggantian jembatan Kali Soso, Drainase Jalan Mayjend Sungkono, Jaringan irigasi Onggok Bukateja, Rehab RTLH dan Jamban Keluarga.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah  Ganjar Pranowo menegaskan Musrenbang  yang diselenggarakan bukan ajang bagi-bagi uang dan bukan ajang pengajuan proposal bagi-bagi uang. “Musrenbang untuk melihat rencana kegiatan. Membagi kegiatan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya dalam Musrenbangwil yang diikuti para bupati dari Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap dan Banyumas.

Ganjar mengungkapkan, keluhan yang masuk dari masyarakat kepada dirinya melalui media sosial sebagian besar soal rusaknya jalan.  Mulai jalan antar kabupaten hingga jalan desa. Ganjar mengatakan persoalan yang masih dihadapi Jawa Tengah dan semya kabupaten kota di Jateng adalah soal kemiskinan.

“Kemiskinan masih tinggi, data kemiskinan juga berbeda-beda. Perlu satu data yang valid agar penanganan kemiskinan  bisa segera teratasi. Pemprov Jateng saat ini tengah membentuk Satgas Anti Kemiskinan. Satgas ini akan bekerja keras menekan angka kemiskinan,” kata Ganjar.

Ganjar-pun  mengapresiasi beberapa kabupaten yang gigih mengupayakan pengentasan kemiskinan seperti  Banyumas dan Purbalingga yang mampu menekan angka kemiskinan hingga tiga persen.

Kepala Bappeda Provinsi Jateng Prasetyo Aribowo menuturkan rekapitulasi terkait usulan bantuan keuangan Provinsi Jateng dalam Musrenbangwil Eks Karesidenan Banyumas totalnya mencapai Rp 382,1 Miliar. Terdiri dari usulan Kabupaten Purbalingga Rp 76,1 Miliar, Kabupaten Banyumas Rp 130,9 Miliar, Kabupaten Cilacap Rp 175 Miliar dan Kabupaten Banjarnegara tidak mengusulkan bantuan keuangan.

“Kami juga merekap usulan dari masyarakat berupa perbaikan infrastruktur jalan, penyediaan air bersih, usulan kelompok disabilitas, forum anak serta usulan kabupaten/kota terkait sektoral pusat dan provinsi,” jelasnya.

Musrenbang juga ditandai dengan video converence antara Gubernur Ganjar Pranowo dengan Masyarakat Desa Makam Kecamatan Rembang, Purbalingga. (Hr/humpro2019)