PURBALINGGA – Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Purbalingga memberikan sejumlah bantuan dan pembinaan kepada warga Desa Tunjungmuli Kecamatan Karangmoncol, Rabu (23/3). Bantuan ini diberikan dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Ke-50 sekaligus membantu mengatasi masalah kemiskinan di desa tersebut.
Ketua TP PKK Kabupaten Purbalingga Rusminem Sudono mengungkapkan, Desa Tunjungmuli menjadi salah satu yang dipilih sebagai desa binaan mengingat desa ini masuk dalam pemetaan desa miskin. Oleh karena itu, PKK harus ikut turun tangan, salah satu yang bisa dilakukan adalah gerakan berbagi dan memberi pembinaan.
“Kegiatan yang dilaksanakan diantaranya : bantuan 150 paket beras dan lele untuk warga kurang mampu, bantuan 18 paket sembako kepada janda kurang mampu, bantuan dana bagi 15 anak tidak sekolah masing-masing Rp 300.000, dan pembinaan pola asuh anak atau parenting bagi orang tua anak tidak sekolah,” ungkap Rusminem di Balai Desa Tunjungmuli.
Ia menjelaskan, bantuan tersebut merupakan dukungan dari berbagai OPD, diantaranya Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP), Dinsosdalduk KBPPPA dan Dinpermasdes. Selain itu juga dukungan dari Lembaga Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) Kabupaten Purbalingga.
Camat Karangmoncol Drs. Hendro Prasetyo ME MSi mewakili masyarakat mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan,dalam rangka membantu mengatasi kemiskinan dan menjadikan Tunjungmuli menjadi sasaran binaan. Ia menjelaskan Kecamatan Karangmoncol masih ada 1 desa tertinggal yakni Desa Sirau dan 1 desa miskin yaitu Desa Tunjungmuli.
“Tunjungmuli merupakan desa paling banyak penduduknya di Karangmoncol, yakni sekitar 12 ribu jiwa. Tunjungmuli juga unik, sudah tersedia berbagai tingkatan sekolah mulai dari PAUD sampai SLTA, fasilitas pendidikan bagus tapi masih kategori desa miskin,” katanya.
Wakil Bupati Purbalingga H Sudono ST MT mengapresiasi upaya yang dilakukan TP PKK dalam kegiatan kali ini. Meski demikian, Ia juga titip pesan, di samping memberikan bantuan sosial dan pendidikan, masyarakat juga perlu mendapatkan pembinaan masalah sanitasi.
“Kita memiliki program jambanisasi yang disupport anggaran oleh BKKBN melalui Dinsos, jadi silahkan nanti Dinsos untuk bisa menyurvei,” katanya.
Menurutnya, persoalan sanitasi disamping dapat membantu menurunkan angka kemiskinan juga salah satu upaya menurunkan angka stunting. Dimana angka stunting Kabupaten Purbalingga saat ini berada di angka 16,8% dan ditargetkan tahun 2024 bisa turun menjadi 14% atau lebih rendah.
“Mereka yang masuk miskin ekstrim itu belum punya listrik, belum punya air bersih dan belum punya jamban. Maka dengan jambanisasi diharapkan bisa mengatasi masalah miskin ekstrim,” katanya. (Gn/Humas)
