PURBALINGGA INFO – Beberapa wilayah di Kabupaten Purbalingga mengalami kesulitan air bersih. Dampak dari musim kemarau panjang yang mengakibatkan sumur dan sumber mata air yang biasa digunakan masyarakat mengambil air mengalami surut.

Untuk mengatasi dampak kemarau panjang Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah berupaya untuk melakukan pendistribusian air  bersih secara intensif kesejumlah titik yang kekurangan air bersih.

Kepala BPBD Kabupaten Purbalingga, Priyo Satmoko mengatakan hingga 29 Agustus 2023, atau 21 hari sejak dimulainya distribusi, total 164 tangki air telah didistribusikan dengan jumlah keseluruhan 759.000 liter air bersih yang didistribusikan ke 20 desa di 10 kecamatan yang terdampak.

“Pendistribusian air bersih ini dilakukan oleh BPBD sebanyak 111 tangki, PMI sebanyak 47 tangki, dan MDMC sebanyak 6 tangki. Total penerima manfaat dari pendistribusian ini mencapai 899 KK atau 3156 jiwa,” katanya.

Di Kecamatan Karangreja, sebanyak 39 tangki air bersih (195.000 liter) telah dibagikan kepada warga. Kecamatan Kemangkon mendapatkan 23 tangki air bersih (115.000 liter).

“Kecamatan Karanganyar menerima 24 tangki air bersih (104.000 liter). Kecamatan Kertanegara menerima 26 tangki air bersih(116.000 liter). Kecamatan Kejobong menerima 13 tangki air bersih (63.000 liter). Kecamatan Kaligondang menerima distribusi 9 tangki air bersih (41.000 liter),” terangnya.

Kecamatan rembang menerima 12 tangki air bersih (60.000 liter). Kecamatan Bojongsari 3 tangki air bersih (12.000 liter). Kecamatan Mrebet mendapatkan 11 tangki air bersih (45.000 liter). Kecamatan Pengadegan mendapatkan 2 tangki air bersih (8.000 liter).

Pemberian air bersih itu pun mendapatkan sambutan yang antusias oleh masyarakat sekitar, mengingat dampak dari musim panas ini mengakibatkan sulitnya mendapatkan air untuk keperluan sehari-hari.

Dengan kolaborasi dan upaya bersama, pendistribusian air bersih ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak kekeringan di 20 desa pada 10 kecamatan yang terkena dampak. (DHS/Kominfo)