PURBALINGGA – Seluruh jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga diminta konsisten agar anggaran yang sudah ditetapkan supaya dilaksanakan. Selain itu, semua SKPD juga diminta melaksanakan paparan terkait program serta target penyelesainya pembangunan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Purbalingga Tasdi saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pemerintahan Pemerintah Kabupaten Purbalingga di Pendapa Dipokusumo Senin (28/3) yang diikuti pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Purbalingga, pimpinan SKPD dan para kepala desa (kades) Se-Kabupaten Purbalingga. Dalam rakor tersebut, bupati meminta, agar SKPD konsisten menggunakan anggaran serta meminta meminimalisir terjadinya sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA). Sedangkan ancaman pemotongan anggaran akan dilakukan bagi SKPD yang berpotensi menyumbang SILPA.
“ Awas jangan sampai berani menganggarkan tetapi tidak berani menggunakan anggaran. Selain itu, juga jangan sampai anggaran yang sudah diberikan berkontribusi terhadap SILPA, kecuali SILPA karena efisiensi atau kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan akibat pedoman juklak juknis dari pusat tidak turun, seperti kegiatan DAK dan lain sebagainya. Target saya tahun ini, bagi SKPD yang sudah menganggarkan tetapi tidak digunakan, pertengahan tahun anggaran tersebut akan kita coret untuk kegiatan lainnya,”katanya.
Bupati, menambahkan, bahwa kedisiplinan penggunaan anggaran sama halnya dengan pelaksanakan apel pagi para abdi Negara. Sehingga kedisiplinan juga mempunyai dampak terhadap anggaran dalam anggaran penerimaan dan belanja daerah (APBD). Jika ABPD tidak berjalan dengan baik, berdampak kepada masyarakat serta gregetnya juga akan berkurang dan pembangunan akan terhambat.
“Oleh sebab itu, kita harus kerja keras dan displin, seperti disiplin pelaksanaan apel kerja aparatur sipil Negara,”tuturnya.
Untuk itu, kata bupati, semua program yang sudah ada di APBD bagi kepentingan rakyat harus pro terhadap kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta jangan sampai terjadi SILPA. SILPA akan semakin menghambat pertumbuhan ekonomi, karena APBD bergerak menumbuhkan ekonomi rakyat. Pihaknya juga terus belajar menjadi penyelenggara Negara yang baik, professional, efektif, bersih dan demokratif untuk melayani masyarakat. (Sukiman)
