PURBALINGGA INFO – Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Upaya Percepatan Penurunan Stunting. Rakor diselenggarakan di Operation Room Graha Adiguna Komplek Pendopo Dipokusumo Purbalingga, Jumat (13/10/23).
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, Wakil Bupati Purbalingga Sudono, Sekretaris Daerah Purbalingga Herni Sulasti, Kepala OPD terkait, Forkopimcam, Tim TPPS Kabupaten atau Kecamatan, dan tamu undangan lainnya.
Kepala DinsosdaldukKBP3A Purbalingga, Eni Sosiatman, mengungkapkan tujuan dari rapat koordinasi dan evaluasi upaya percepatan penurunan stunting yaitu untuk meningkatkan koordinasi tim TPPS, mengevaluasi, serta mengatasi hambatan dan tantangan yang hadapi.
“Adapun akan dilakukan inovasi untuk penurunan stunting mulai bulan ini sampai bulan desember akan ada pemberian telur sebanyak 5040 butir, dan akan berlanjut pada 2024,” katanya.
Pada kesempatan ini Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi juga menyampaikan terimakasih atas capaian Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang dinilai sukses menurunkan angka stunting, sehingga mendapatkan penghargaan berupa insentif fiskal oleh Pemerintah Pusat sebesar Rp. 6.186.796.000,-. Saat ini prevalensi stunting di Purbalingga per Oktober 2023 sebesar 12,3 persen, di atas target nasional yaitu sebesar 14 persen pada tahun 2024.
“Atas nama pemerintah daerah saya mengucapkan terimkasih, apresiasi setinggi-tingginya atas kinerja penurunan stunting yang telah kita lakukan dijajaran Pemerintah Kabupaten Purbalingga, karena Purbalingga dianggap berhasil dalam penurunan stunting. Dari seluruh kabupaten kota di Indonesia, ada 55 kabupaten kota yang mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat atas kinerja penurunan stunting, alhamdulillah Purbalingga merupakan salah satunya,” ungkapnya.
Dengan demikian, Bupati Tiwi optimis bahwa Kabupaten Purbalingga dapat menurunkan stunting secara signifikan pada 2024. Dia menargetkan angka prevalensi stunting di Purbalingga pada tahun 2024 di bawah 10 persen.
“Target saya ditahun 2024 angka stunting harus berada dibawah satu digit, yang artinya harus berada dibawah 10%. Oleh Karenanya upaya penanganan stunting harus komprehensif, tidak hanya tanggungjawab Dinkes dan DinsosdaldukKBP3A saja, tetapi semua OPD terintegrasi untuk melakukan upaya penanganan stunting,” pungkasnya. (DHS/Kominfo)
