PURBALINGGA – Penjabat (Pj) Bupati Purbalingga Budi Wibowo mengajak kalangan dunia usaha di kabupaten Purbalingga untuk bersama pemkab berperan mengatasi persoalan kesejahteraan social. Terutama masalah kemiskinan, penyandang disabilitas dan anak terlantar yang jumlahnya masih cukup tinggi.
“Dunia usaha memiliki kewajiban melaksanakan tanggungjawab social atau yang lebih dikenal dengan corporate social responsibility (CSR). CSR ini diharapkan mampu membiayai program-program pemkab yang belum tersentuh oleh pembiayaan dana public dalam APBD, APBD Provinsi maupun APBN,” ujar Budi Wibowo saat berbicara pada Rakor Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Wilayah Eks Karesidenan Banyumas di Operation Room Graha Adiguna Purbalingga, Selasa (13/10).
Di Purbalingga, lanjut Budi Wibowo, akan segera dibentuk Forum Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) sembari menunggu perda tanggung jawab social dunia usaha di tingkat provinsi Jateng sudah jadi. Forum ini nantinya diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) dengan anggota dari dunia usaha, perguruan tinggi, LSM dan tokoh masyarakat.
Tugasnya, mensinergikan CSR dunia usaha dengan program pemkab. Saat dunia usaha melakukan perencanaan penyaluran CSR tahun yang akan datang, supaya bermanfaat dan menunjang program pembangunan di Purbalingga maka dikonsultasikan kepada forum TJSLP.
“TJSLP akan menyodorkan program pembangunan kabupaten Purbalingga yang tidak didanai dari dana public. Jumlahnya banyak tetapi karena anggaranya terbatas sehingga hanya sepertiga dari perencanaan yang dilaksanakan. Sisanya dapat diambil dunia usaha melalui dana CSR,” jelasnya.
Prinsipnya, lanjut Budi anggaran CSR tidak ada yang diserahkan kepada pemda, tetapi dikelola dan dilaksanakan sendiri oleh dunia usaha dan hasilnya dilaporkan kepada pemda. Penyalurannya dalam kerangka melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang menjadi persoalan kabupaten Purbalingga.
“Di Purbalingga ada sekitar 180 dunia usaha. Di provinsi Jateng sekitar 2000. Kalau semua digerakan insyaaalloh persoalan kemiskinan di Jateng yang jumlahnya masih 4,4 juta bisa diatasi,” katanya.
Saat ini dunia usaha yang sudah tercatat menyalurkan CSR-nya untuk mendukung permasalahan kesejahteraan social jumlahnya masih sedikit. Menurut data, baru ada empat dunia usaha yang berkomitmen terhadap masalah kesos utamanya dibidang penanganan kaum difabilitas.
Dunia usaha tersebut adalah Bank Jateng yang telah menyalurkan 102 kursi roda, 4 kruk dan 1 walker. Kemudian BNI 46 dengan dukungan penanganan jembatan Tuntung Gunung desa Limbasari dengan dana Rp 4 miliar dan bantuan 6 buah kursi roda serta Purbasari Pancuran Mas berupa dua buah kursi roda. (Hardiyanto)
