PURBALINGGA – Jumlah penerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Kabupaten Purbalingga ditingkatkan sebanyak 19 ribu Kelompok Penerima Manfaat (KPM). Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Teguh Hadi Nugroho SH dalam acara Sosialisasi JPS Provinsi yang diselenggarakan oleh Paguyuban Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Cabang Purbalingga, Sabtu (18/6) di Waroeng Djoglo.

“Kuota penerima JPS Provinsi untuk Kabupaten Purbalingga, dari semula pada penyaluran Tahap 1 sebanyak 38 ribu, pada Tahap 2 nanti bertambah menjadi 57 ribu, atau naik sebanyak 19 ribu,” kata Teguh.

Pada rapat tersebut, pihaknya dari Pemprov Jateng juga mendapatkan masukan dan usulan baik dari para anggota Papdesi maupun Bupati Purbalingga agar pengadaan bahan bantuan JPS Provinsi bisa sepenuhnya memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selama ini pengadaan masih mengandalkan SRC dan sebagian BUMDes.

 “Secara prinsip kami setuju untuk menggunakan BUMDes yang ada, sedikit tidak apa-apa yang penting BUMDes harus tetap digerakkan. Kalau semua BUMDes mau jalan, juga silahkan. Meski demikian kami dari Provinsi tidak bisa menunjuk BUMDes mana saja yang akan dilibatkan, silahkan Dinpermasdes Kabupaten untuk mendaftarkan BUMDes mana saja dan diusulkan ke Dinpermasdes Provinsi untuk kita tindaklanjuti,” katanya.

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM menyampaikan penyaluran berbagai bantuan JPS baik dari Pusat hingga Dana Desa di Purbalingga berjalan kondusif. Hanya ada satu dua keluhan saja dari masyarakat dan sudah bisa ditangani.

“Termasuk saat telekonfrence dengan Pemprov dan Ombudsman beberapa waktu lalu, Kabupaten Purbalingga hanya ada satu keluhan yang masuk dan Alhamdulillah sudah kita tindaklanjuti. Dalam waktu dekat pembagian JPS Provinsi Jateng tahap 1 di Purbalingga akan segera selesai, dan bersiap untuk tahap berikutnya, semoga berjalan dengan lancar,” katanya.

Bupati Tiwi menyampaikan terimakasih kepada Gubernur Jawa Tengah, atas tambahan KPM JPS Pronvisi untuk Kabupaten Purbalingga pada penyaluran Tahap 2 nanti. Pada kesempatan ini, Bupati juga mengusulkan kepada Pemprov Jateng agar pengadaan bahan bantuan JPS Provinsi bisa memberdayakan 100% BUMDes.

“Karena biar bagaimanapun, dengan adanya Covid-19 ini banyak anggaran dari desa yang telah dikeluarkan, dengan memberdayakan BUMDes diharapkan dapat memperkuat perekonomian dan kelembagaan di desa dengan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes),” imbuhnya.

Ketua DPC Papdesi Purbalingga, Sahlan mengatakan melalui sosialisasi kali ini, diharapkan bisa didapat kesimpulan bahwa BUMDes di Purbalingga dapat mengambil peran sepenuhnya untuk pengadaan bantuan JPS Provinsi.

“Sebab ketika BUMDes bisa berjalan dan eksis, ini juga menjadi tolok ukur keberhasilan seorang kepala desa, bagaimana memberdayakan perekonomian yang ada untuk mendobrak PADes.Tidak ada yang tidak mungkin kecuali kalau kita tidak mau merubah,” katanya.(Gn/Humas)