PURBALINGGA – Masa Reses bagi anggota DPR RI yang dimulai 18 Desember 2019 dan bakal berakhir 10 Januari 2020 dimanfaatkan oleh Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII Ir. KRT. H. Darori Wonodipuro, MM, IPU melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Purbalingga. Kunjungan anggota Komisi IV DPR RI ini diterima langsung oleh Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, SE, BEcom, MM di Ruang Rapat Bupati, Gedung A Kantor Sekretariat Daerah setempat.

Dikatakan Darori, kunjungannya di daerah pemilihan VII yang meliputi Kebumen, Banjarnegara dan Purbalingga guna memberikan sosialisasi program unggulan mitra Komisi IV DPR RI yang meliputi Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Bulog dan Pupuk.

“Kementerian dan Lembaga memiliki program ungulan dalam pembangunan 2019 – 2024 dan diusulkan kepada DPR RI. Dimana setiap tahunnya pemerintah menyusun anggarannya untuk dibahas dan meminta persetujuan DPR. Program-program ini harus diketahui seluruh stakeholder utamanya jajaran pemerintah daerah di kabupaten Purbalingga,” katanya dihadapan para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Purbalingga, Selasa (7/1).

Darori meminta Bupati Tiwi dan jajaranya untuk mencermati berbagai program unggulan yang dirancang oleh pemerintah pusat agar dapat dimanfaatkan untuk mendukung program pembangunan di kabupaten Purbalingga utamanya dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Di wilayah dapil Jateng VII, lanjut Darori, Kabupaten Kebumen menjadi Kabupaten Termiskin nomor 1, Purbalingga peringkat ke-5 dan Banjarnegara peringkat 7.

“Diperlukan sinergi semua pihak untuk bersama-sama mengatasi kemiskinan dengan program-program pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat. DPR dapat mengusulkan program dan anggaran sesuai basis daerah pemilihan sekaligus melakukan pengawasan program dan anggaran,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) memaparkan berbagai program pembangunan yang tengah dijalankan kabupaten Purbalingga. Arahnya untuk mengurangi angka kemiskinan yang masih menjadi permasalahan mendasar bagi kabupaten Purbalingga yang penduduknya mayoritas bekerja sebagai buruh tani. Sehingga masih dibutuhkan berbagai dukungan program baik dari pemerintah pusat maupun DPR RI.

“Tidak hanya kebutuhan alat mesin pertanian yang harus dipenuhi. Namun juga dukungan infrastruktur pertanian seperti irigasi dan jalan usaha tani masih menjadi harapan terbesar dari masyarakat khususnya di pedesaan,” kata Bupati Tiwi.

Bupati Tiwi meminta para pimpinan OPD terkait dapat merespon berbagai informasi program unggulan kementerian agar dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pembangunan di kabupaten Purbalingga. (Hr/humasPurbalingga)