PURBALINGGA, INFO- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga membangun banyak aplikasi di masa Pandemi. Hal tersebut disampaikan Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) saat menyampaikan pemaparan pada acara uji publik badan publik keterbukaan Informasi yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi (KIP) di Gedung FISIP UNS (Universitas Negeri Surakarta), Rabu (24/11/2021).
Tiwi mengatakan, guna memudahkan layanan birokrasi di masa pandemi, Pemkab Purbalingga banyak melakukan inovasi untuk meminimalisir kerumunan sehingga penularan Covid-19 bisa ditekan. Menurutnya, masa pandemi menuntut semua pihak melakukan terobosan digital agar wabah Covid-19 bisa ditekan.
“Covid-19 ini menuntut kami untuk melakukan inovasi dengan membangun beberapa aplikasi untuk memudahkan layanan birokrasi dan meminimalisir penyebaran Covid-19 di Kabupaten Purbalingga,” kata Tiwi.
Dalam paparannya, Tiwi menyebutkan puluhan aplikasi yang berhasil dibangun oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) seperti Si-Intan (Sistem Informasi Izin Penelitian) yang dikelola oleh Bappelitbangda untuk memudahkan izin penelitian bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian. Selain aplikasi tersebut, Pemkab Purbalingga juga membuat aplikasi Simantri (Sistem Pe-mantau-an Antrian Puskesmas) yang dibuat oleh Dinas Kesehatan guna memfasilitasi calon pasien yang akan berobat agar tidak menumpuk di antrian.
“Kami membuat banyak aplikasi contohnya Si-Intan untuk memudahkan adik-adik mahasiswa yang akan melakukan penelitian agar tidak kontak langsung dengan pengelola izin penelitian. Lalu ada Simantri yang dibuat oleh Dinkes ini untuk meminimalisir antrian pasien pada saat melakukan pendaftaran,” ujarnya.
Bupati juga menandasakan bahwa Pemkab Purbalingga berkomitmen untuk merealisasikan digitalisasi Desa dengan berbagai terobosan. Selain gelontoran anggaran yang mencapai Rp 1,4 M, kebijakan Pemkab lain yaitu dengan membuat regulasi yang memungkinkan Desa mengalokasikan anggarannya untuk lebih maju dengan digitalisasi Desa.
“Kami membuat regulasi yang menyebutkan DD/ADD agar mengalokasikan Sebagian anggarannya untuk digitalisasi Desa,” kata Tiwi saat menjawab pertanyaan salah satu panelis ketua PWI Jateng Amir Machmud.
Amirjuga menanyakan bagaimana layanan digitalisasi Desa bisa menjangkau ke keseluruh Desa termasuk wilayah terpencil. Tiwi menjawab bahwa kendala infrastruktur digital sedang dicarikan solusi secara bertahap terutama masalah sinyal internet yang harus dikoordinasikan dengan semua pihak yang ada.
Tiwi juga menjawab pertanyaan Amir yang lain yaitu adakah parameter kepuasan masyarakat atas layanan digital yang dilakukan Pemkab. Tiwi menjawab bahwa antusiasme masyarakat atas layanan digital bisa dilihat dari tingginya animo masyarakat terhadap portal aduan masyarakat yaitu maturbup. Banyak masyarakat yang menggunakan layanan aplikasi tersebut untuk menyampaikan aspirasinya kepada Pemkab dengan respon yang cepat.
“Indikator kepuasan masyarakat bisa dilihat dari tingginya animo masyarakat atas layanan maturbup. Banyak masyarakat yang melakukan aduan dan aspirasi melalui aplikasi tersebut,” jawabnya.
Panelis lain, Dekan FISIP UNS Prof. Prahastiwi Utari menanyakan darimana inspirasi layanan digitalisasi dan sejak kapan road map keterbukaan Informasi dibangun. Tiwi menjawab bahwa Pemkab Purbalingga sudah melaksanakan perencanan keterbukaan Informasi dan digitalisasi layanan mulai dari tahun 2017 dengan mengadopsi apa yang dilakukan di Banyuwangi dan daerah.
“Sebetulnya kami sudah melakukan cetak biru smart city sejak tahun 2017 dengan mengadopsi apa yang telah dilakukan daerah lain seperti Banyuwangi. Tapi Pandemi Covid-19 juga membuat niatan kami untuk smart city sedikit mengalami kendala,” kata Tiwi.
Panelis yang memiliki pertanyaan tak kalah penting adalah Andre Noevi Rahmanto yang menanyakan bagaimana Purbalingga bisa mengkoordinasi satu data yang akan digunakan sebagai arah kebijakan dan perencanaan Pemkab Purbalingga. Tiwi menjawab bahwa koordinasi lintas OPD selalu dilakukan agar tidak ada data yang menyelisihi satu sama lain.
“Bappelitbangda, BPS dan juga Kominfo kami ajak koordinasi untuk menyatukan data sehingga tidak ada data yang menyelisihi satu sama lain,” ungkapnya.
Dalam menutup paparannya, Tiwi berharap agar Purbalingga mendapat predikat Kabupaten Informatif meningkat dari tahun-tahun sebelumnya yang berada pada level cukup informatif dan menuju informatif. (LL/Kominfo).
