PURBALINGGA, HUMAS – Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) akan kembali dihidupkan dengan cakupan kinerja yang lebih luas dan kompleks. Jika di masa Orde Baru lahan garap ‘posyandu’ hanya sebatas bidang kesehatan, untuk ‘posyandu model’ yang dirilis saat ini juga meliputi bidang lain, seperti pendidikan dan ekonomi.

“Kita sebut sebagai revitalisasi atau penguatan dari posyandu yang telah ada. Makanya kalau dulu posyandu di tingkat kabupaten sekretariat tetapnya di bagian kesra karena hanya bidang kesehatan, sekarang di Bapermas karena cakupannya lebih pada pemberdayaan masyarakat,” jelas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas) Imam Wahyudi usai menjadi pemateri dalam Fasilitasi Pokjanal Posyandu Purbalingga di Graha Srikandi, Kamis (27/9). 

Imam yang juga Ketua Pokjanal Posyandu Purbalingga mengatakan dalam revitalisasi Pokjanal Posyandu lebih mengefektifkan fungsi regulasi dan organisasi yang lebih sistematis. Sehingga Pokjanal Posyandu di tingkat kabupaten dengan merujuk pada Pusat dan Provinsi, akan meneruskan ke kecamatan dan desa sehingga ada kesamaan persepsi yang akan mengantarkan pada tujuan yang diharapkan.

“Butuh komitemn bersama yang kuat. Komitmen para pimpinan, komiten para pengurus dan tentu saja komitmen para kader. Karena kader di tingkat desa itu ujung tombak dari efektivitas kegiatan posyandu,” imbuhnya lagi.

Sementara itu, Bupati Purbalingga Drs H Heru Sudjatmoko yang menyempatkan diri menghadiri acara ini di tengah kesibukannya, mengaku siap mendukung dan mensupport kegiatan Pokjanal Posyandu karena programnya sejalan dengan prioritas pembangunan yang diusung bupati yang telah memasuki tahun ketiga kepemimpinannya ini.

“Bagaimana mungkin saya tidak mendukung? Posyandu itu sangat baik. Dan sangat sejalan dengan program prioritas kepemimpinan saya. Seperti menekan angka kematian ibu dan bayi, mengurangi jumlah penderita gizi buruk, memaksimalkan program KB dan banyak lagi,” tegasnya didampingi Kepala Bapermas, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BKBPP dan Perwakilan TP PKK Purbalingga. (humas/cie)