PURBALINGGA, HUMAS – Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Tengah, Sri Wahono, khawatirkan munculnya tanda-tanda kenaikan kelahiran anak di Jawa Tengah. Menurut Sri Wahono, saat ini ada kecenderungan, masyarakat senang punya banyak anak lagi.
Hal itu terungkap saat Sri Wahono bertemu Bupati Purbalingga Sukento Rido Marhaendrianto di ruang VVIP rumah dinas bupati, Kamis (6/3) pagi. Selain mewujudkan fungsi fasilitasi, supervise dan advokasi, kunjungannya ke Purbalingga untuk mensinergikan program BKKBN Jateng dengan Bupati yang baru.
“Di Jateng ada tanda-tanda masyarakat mulai senang punya banyak anak. Itu yang menjadi kekhawatiran kami. Sehingga hal itu perlu dicegah seawall mungkin,” ungkap Sri Wahono yang didampingi jajaran BKBPP Purbalingga.
Jawa Tengah, lanjut Sri Wahono, masih menghadapi tantangan yang cukup serius dalam pembangunan Kependudukan dan KB. Meski laju pertumbuhan penduduk (LPP) terendah di seluruh Indonesia (0,37%), namun karena penduduk Jateng cukup besar, maka penduduknya masih akan bertambah cukup signifikan. Apalagi tingkat kelahiran menunjukkan kecenderungan meningkat cukup tajam, dengan TFR 2,1 (SDKI 2002/2003) yang meningkat menjadi 2,3 (2007) dan 2,5 (SDKI 2012).
Dikatakan Sri Wahono, menjelang tahun terakhir RPJMN 2014, masih banyak rapor merah pembangunan program KKB-PK. Pencapaian target MDGs masih jauh panggang dari api padahal tenggat waktu yang disepakati hampir habis di tahun 2015. “Target yang masih memerlukan perhatian adalah peningkatan kesertaan ber-KB (CPR), penurunan PUS tak terlayani KB (unmet need), dan penurunan angka kelahiran di usia remaja,” katanya.
Menurut Sri Wahono, untuk mengatasi kekhawatiran terjadinya ledakan pendudukak tak terkendali, dibutuhkan komitmen yang sama terhadap tugas dan fungsi kepala daerah di bidang kependudukan. Meski urusan KB sudah menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota, Perwakilan BKKBN Jateng akan terus membackup program kependudukan di kabupaten/kota agar lebih maksimal.
“Kita perlu sinergi dengan kabupaten/kota. Mana yang belum maksimal, kita backup untuk lebih berkomitmen menuntaskan tupoksi yang ada. Yang sudah bagus, seperti Purbalingga ini, kita dorong untuk lebih ditingkatkan lagi,” jelasnya.
Saat ini, lanjut Sri Wahono, BKKBN Jateng terus mengupayakan agar program KB kembali menjadi primadona di Jateng. Khususnya dalam mengupayakan peserta KB agar lebih lestari. Salah satunya, dengan meningkatkan kepesertaan KB jangka panjang (MKJP) seperti MOW, MOP, Implan, dan IUD.
Kepada tamunya, Bupati Sukento, menyampaikan komitmennya terhadap pembangunan program KB di Purbalingga. Menurut Bupati, kendala yang dihadapi Purbalingga terutama masih kurangnya tenaga PLKB yang menjadi ujung tombak keberhasilan program KB di lapangan. Dari data yang ada, saat ini hanya memiliki 44 penyuluh KB. Jumlah itu sangat tidak sebanding dengan jumlah 239 desa/kelurahan, yang menjadi wilayah binaannya.
“Kami juga ingin kantor BKBPP dibuat lebih representatif, namun belum dapat kita tangani saat ini karena APBD kita akan tersedot untuk mendukung kegiatan tahun politik dan Pilkada 2015,” katanya.
Bupati menambahkan, pada 2014 ini pemkab akan melaksanakan beberapa kegiatan khususnya melalui DAK bidang KB. Diantaranya, pembangunan gedung Balai Penyuluh KB di lima kecamatan yakni kecamatan Purbalingga, Padamara, Kutasari, Mrebet dan Kertanegara. Selain itu, pengadaan 1 unit komputer untuk kecamatan Purbalingga, pengadaan 1 unit mobil pengangkut alat kontrasepsi dan pengadaan 33 set BKB KIT.
“Pada 2013 lalu, sudah terbangun 9 gedung Balai Penyuluh KB lengkap dengan perlengkapan kantor dan mebelair. Untuk pengadaan komputer sudah terpenuhi 17 unit untuk 17 kecamatan,” jelasnya.
Sementar, Sekretaris BKBPP Umar Fauzi menuturkan, pencapaian peserta KB baru di Purbalingga di tahun 2013 berhasil melebihi target yang ditetapkan. Yakni sebesar 25.206 peserta KB atau 117,22 % dari target 2013 sejumlah 21.503.
Sayangnya, masyarakat Purbalingga masih mengidolakan alat kontrasepsi suntik mencapai 11.548, kemudian pil 3.241 peserta, dan kondom hanya 1.576 peserta. “Untuk MKJP, masih perlu ditingkatkan, yakni Implan 4.448 peserta, IUD 3.112, MOW 1.183 dan MOP 98 peserta,” jelas Umar.
Sedangkan pencapaian peserta KB Aktif tercapai 80,24 % atau hanya 153.185 peserta dari PUS domisili 190.901. KB suntik masih tertinggi yakni 82.176 peserta, kemudian Pil 25.090, Implan 17.210, IUD 12.138, MOW 11.203, kondom 3.259 dan MOP 2.109.
Dalam pelaksanaan program KB di Purbalingga, pihaknya didukung oleh berbagai peran serta masyarakat seperti PPKBD, Sub PPKBD, BKB, BKR, BKL, Kelompok UPPKS dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R). “Untuk PPKBD telah ada 239 kelompok sehingga per desa ada 1 PPKBD. Sedangkan PIK-R ada 35 kelompok. Rinciannya, kategori tumbuh (29), kategori tegak (4) dan kategori tegar (2),” jelasnya. (Humas/Hr)
