PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Rapat Paripurna digelar di ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga, Selasa (22/10/2025), dipimpin Wakil Ketua DPRD Aris Widiarso dan dihadiri jajaran pejabat di lingkungan Pemkab Purbalingga.
Jawaban Bupati Purbalingga disampaikan oleh Wakil Bupati Dimas Prasetyahani mewakili Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif. Dalam sambutannya, Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan secara konstruktif terhadap Raperda APBD 2026.
“Kami berterima kasih atas pandangan, kritik, dan saran dari seluruh fraksi DPRD. Pada prinsipnya, seluruh fraksi dapat menerima dan menyetujui untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat komisi dan Badan Anggaran,” ujar Wakil Bupati Dimas Prasetyahani.
Menanggapi Fraksi PDI Perjuangan, Ia menjelaskan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 sebesar Rp 452,32 miliar, yang akan dioptimalkan melalui pajak dan retribusi daerah, peningkatan kinerja BUMD serta BLUD, dan pemanfaatan aset daerah. Untuk sektor infrastruktur, dialokasikan Rp 75,02 miliar untuk perbaikan jalan dengan target kondisi jalan mantap tahun 2026 sebesar 81%, serta Rp 6,05 miliar untuk rehabilitasi bendung dan irigasi.
“Kami berkomitmen memastikan pembangunan tepat waktu, tepat mutu, tepat manfaat, dan tepat sasaran demi efektivitas pembangunan daerah,” tegasnya.
Menjawab Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Wakil Bupati menegaskan bahwa penyusunan APBD dilakukan dengan prinsip kehati-hatian fiskal dan disiplin anggaran. Ia memastikan tidak ada kenaikan tarif maupun dasar pengenaan PBB-P2 pada 2026, bahkan dipertimbangkan untuk dilakukan pembebasan PBB-P2 untuk ketetapan PBB-P2 dibawah Rp.5.000 atau Rp.10.000. Selain itu, pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) disebut sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas sektor agar pembangunan berjalan efektif dan terarah.
Menanggapi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Wabup mengapresiasi dukungan terhadap program unggulan “Alus Dalane” yang telah berjalan sejak 2025. Program tersebut akan dilanjutkan dengan pemerataan pelaksanaan di seluruh wilayah kabupaten. Pemerintah juga menyiapkan belanja tidak terduga sebesar Rp 2 miliar untuk penanganan darurat bencana dan kebutuhan mendesak lainnya.
Kepada Fraksi Partai Golkar, Wakil Bupati menjelaskan bahwa peningkatan target bagian laba BUMD tahun 2026 terutama berasal dari Perumda Owabong. Efisiensi biaya operasional, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengembangan layanan menjadi strategi utama peningkatan laba. Pada RAPBD 2026, porsi belanja pendidikan direncanakan mencapai 35 persen, kesehatan 21 persen, dan transfer ke desa 19 persen.
“Melalui keseimbangan antara belanja operasional dan belanja pembangunan, kami ingin memastikan setiap rupiah APBD benar-benar kembali untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Menanggapi Fraksi Gerindra, menyepakati bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Pemkab akan terus memperkuat sinergi antara pemerintah dan DPRD dalam menentukan arah pembangunan. Pemerintah juga berkomitmen memperluas cakupan layanan kesehatan melalui program Universal Health Coverage (UHC) dan Spesialis Keliling (Speling), serta mempercepat pengisian jabatan kepala sekolah agar seluruh satuan pendidikan memiliki pimpinan definitif pada akhir 2025.
Bupati juga menyoroti perhatian terhadap sektor olahraga dan ekonomi rakyat. Pemkab terus memfasilitasi atlet berprestasi, menata Purbalingga Food Center (PFC) sebagai pusat kuliner dan UMKM, serta mengembangkan 239 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai penggerak ekonomi berbasis masyarakat.
Menjawab Fraksi Amanat Demokrat, menjelaskan bahwa hutang RSUD Goeteng Taroenadibrata berupa tagihan obat dan untuk hutang obat tahun 2024 saat ini seluruhnya telah terbayarkan. Pemerintah juga menyiapkan strategi mitigasi menghadapi musim hujan 2025/2026 melalui pemetaan wilayah rawan bencana, aktivasi posko siaga, serta peningkatan sistem peringatan dini.
Pemerintah Kabupaten Purbalingga turut mendorong penerapan ekonomi sirkular dalam pengelolaan sampah melalui gerakan 3R (Reduce, Reuse, Recycle) agar sampah dapat menjadi sumber daya ekonomi, bukan masalah lingkungan. Di sisi lain, dukungan terhadap Bandara Jenderal Besar Soedirman juga menjadi prioritas, mengingat perannya yang strategis dalam memperkuat konektivitas kawasan Barlingmascakeb dan mendorong sektor pariwisata serta investasi daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga menegaskan komitmennya agar APBD 2026 menjadi instrumen nyata keberpihakan kepada masyarakat kecil. “Setiap program dan kegiatan pemerintah harus mampu meningkatkan kualitas hidup rakyat, sekaligus menurunkan angka kemiskinan,” ujarnya.
Di akhir sambutannya, Ia menyampaikan terima kasih atas saran dan masukan seluruh fraksi DPRD.
“Kami menyadari masih ada hal-hal yang perlu dibahas lebih dalam. Semua masukan dewan akan menjadi bahan penting untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah ke depan,” tutur Wakil Bupati. (GIN/Kominfo)
