PURBALINGGA INFO – DPRD Kabupaten Purbalingga menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Jumat (18/7/25).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Aman Waliyudin dan dihadiri oleh Plt. Bupati Dimas Prasetyahani, Sekretaris Daerah Herni Sulasti, unsur pimpinan dan anggota DPRD, para kepala perangkat daerah, camat, serta perwakilan dari BUMN dan BUMD.
Seluruh fraksi menyatakan dapat menerima Raperda untuk dibahas lebih lanjut di tingkat komisi dan Badan Anggaran (Banggar), dengan catatan dan masukan konstruktif sebagai bentuk komitmen dalam mendukung perbaikan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan berpihak kepada masyarakat.
Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Agus Priyanto, menyatakan dukungan terhadap raperda dengan sejumlah catatan. Ia menyoroti turunnya pendapatan transfer dari pusat serta naiknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 8,99 persen. “Kami mohon penjelasan mengenai sumber PAD yang mengalami kenaikan dan turunnya pendapatan transfer,” ujarnya.
Fraksi PKB melalui juru bicaranya, Hamid, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keberpihakan anggaran. Fraksi ini mengapresiasi penyesuaian anggaran yang dilakukan Pemkab dan mendorong agar kebijakan efisiensi tetap memperhatikan sektor-sektor pelayanan dasar yang menyentuh langsung masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
Senada dengan itu, Fraksi PKS melalui Padang Kusumo menilai bahwa Raperda telah disusun secara yuridis formal dan sesuai aturan yang berlaku. “Atas dasar pertimbangan tersebut, Fraksi PKS dapat menerima dan menyetujui Raperda Perubahan APBD 2025 untuk dibahas di tingkat yang lebih lanjut,” ucapnya.
Fraksi Partai Golkar juga memberikan persetujuan terhadap Raperda, dengan harapan pelaksanaan program-program prioritas dapat segera diakselerasi.
“Bupati Purbalingga perlu segera mewujudkan program Alus Dalane Dan Kepenak Ngodene. Terutama pada jalur wisata untuk segera direalisasikan, karena hal ini dapat meningkatkan pengunjung dan meningkatkan pendapatan daerah,” ujar Idrus Arjasmoro dari Fraksi Golkar.
Sementara itu, Fraksi Gerindra berharap pembahasan anggaran tetap diarahkan pada program prioritas yang berdampak luas. “Fraksi Gerindra menyatakan menerima Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2025 untuk diproses lebih lanjut menjadi peraturan daerah. Dengan harapan dapat dilaksanakan dengan baik untuk kemajuan Kabupaten Purbalingga ke depan,” ujar Fiardha Anggar Kusuma.
Fraksi Amanat Demokrat juga menyatakan dukungan terhadap kelanjutan pembahasan Raperda, dengan harapan jawaban atas sejumlah catatan yang disampaikan dapat menjadi bahan perbaikan dalam proses di tingkat Komisi dan Banggar. (dhs/Kominfo)
