PURBALINGGA INFO – Memasuki Bulan Suci Ramadan 1447 Hijriah, Pemkab Purbalingga memastikan keamanan ibadah dan stabilitas harga kebutuhan pokok bagi masyarakat. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif dalam Rapat Koordinasi Forkopimda dan lintas sektoral yang digelar di Operation Room Graha Adiguna, Senin (23/2/2026).
Rapat tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Dimas Prasetyahani, Ketua DPRD H.R. Bambang Irawan, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, serta para pemangku kepentingan lainnya.
Bupati Fahmi menegaskan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi kunci utama agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal. “Rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk memastikan kesiapan seluruh stakeholder dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dalam rangka menghadapi bulan Ramadan dan juga menyongsong Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah,” ujarnya.
Menurutnya, Ramadan selalu menghadirkan dinamika tersendiri di tengah masyarakat. Di satu sisi menjadi momentum peningkatan ibadah dan solidaritas sosial, namun di sisi lain terdapat sejumlah potensi kerawanan yang perlu diantisipasi secara serius dan terkoordinasi. Salah satu perhatian utama adalah potensi lonjakan kebutuhan dan kenaikan harga bahan pokok.
Untuk itu, pemerintah daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan memastikan ketersediaan dan stabilitas harga melalui pengawasan distribusi serta pelaksanaan operasi pasar bila diperlukan. Selain itu, Pemkab Purbalingga juga menyiapkan program Gerakan Pangan Murah yang akan digelar selama Ramadan atau menjelang Idul Fitri.
“Kami juga akan melaksanakan pemberian bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga dapat membantu menekan lonjakan harga kebutuhan pokok,” kata Bupati Fahmi. Langkah ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus menciptakan rasa tenang dalam menjalankan ibadah.
Ia juga menyoroti meningkatnya aktivitas masyarakat pada malam hari selama Ramadan. Kondisi tersebut dinilai berdampak positif terhadap perputaran ekonomi, terutama pada sektor industri serta usaha makanan dan minuman yang menjadi salah satu penopang utama PDRB Kabupaten Purbalingga. Namun demikian, peningkatan aktivitas malam juga berpotensi memicu gangguan ketertiban seperti balap liar, gang motor, petasan, hingga sahur on the road yang tidak tertib.
“Potensi ekonomi harus kita jaga, tetapi ketertiban umum juga harus menjadi perhatian bersama. Karena itu saya meminta dukungan jajaran TNI-Polri dan seluruh unsur terkait untuk meningkatkan langkah-langkah preventif, khususnya saat pelaksanaan tarawih, tadarus, kegiatan sahur, serta menjelang Idul Fitri,” tegasnya. Patroli terpadu dan pengawasan di titik-titik keramaian akan ditingkatkan agar masyarakat dapat beraktivitas dengan rasa aman.
Selain pengamanan, kesiapan infrastruktur turut menjadi perhatian serius. Bupati meminta dinas terkait memastikan kondisi jalan, penerangan jalan umum, kebersihan lingkungan, serta kelancaran arus lalu lintas dalam kondisi optimal.
“Saya berharap area-area yang memiliki frekuensi tinggi dilalui masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri dapat dimaksimalkan perbaikannya. Jika belum bisa diperbaiki menyeluruh karena keterbatasan waktu, minimal lubang-lubang jalan ditutup agar meminimalkan risiko kecelakaan,” ujarnya. Upaya tersebut diharapkan memberikan rasa aman, khususnya bagi masyarakat yang melakukan perjalanan silaturahmi maupun aktivitas ekonomi.
Selain itu, Pemkab juga mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrem. Bupati meminta BPBD dan instansi terkait meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat sistem peringatan dini. Respons cepat terhadap kondisi darurat menjadi prioritas untuk melindungi keselamatan warga.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fahmi turut mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga kerukunan dan toleransi antarumat beragama selama Ramadan. “Bulan Ramadan adalah momentum memperkuat nilai kebersamaan dan toleransi. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk saling menghormati dan menjaga kerukunan sehingga suasana tetap damai dan harmonis,” katanya. (dhs/Kominfo)
