PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga menggelar Sosialisasi Indikator Penilaian OPD of The Year Tahun 2026 sebagai upaya mendorong peningkatan kinerja perangkat daerah yang lebih terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung pada Selasa (5/5/2026) di Operation Room Graha Adiguna, kompleks Kantor Setda Purbalingga.
Forum dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Purbalingga Herni Sulasti, didampingi Asisten Administrasi Umum Siswanto, serta dihadiri kepala OPD dan camat di lingkungan Pemkab Purbalingga. Kegiatan ini menjadi sarana penyamaan persepsi sekaligus penguatan komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dalam sambutannya, Sekda menyampaikan bahwa pada tahun 2026 terdapat 14 indikator penilaian OPD of The Year yang mengalami sejumlah penyesuaian dibandingkan tahun sebelumnya. Penyesuaian tersebut dilakukan agar penilaian semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat serta selaras dengan tata kelola pemerintahan berbasis kinerja.
“OPD of The Year bukan sekadar ajang penilaian, tetapi menjadi instrumen untuk mendorong peningkatan kinerja dan optimalisasi pelayanan agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.
Beberapa indikator yang menjadi perhatian di antaranya pengelolaan pengaduan melalui kanal Lapor Mas Bupati, nilai pengelolaan arsip dinamis, indeks pelayanan publik, kualitas data kepegawaian OPD, serta kepatuhan publikasi dan pembaruan data statistik sektoral pada Portal Satu Data.
Para pimpinan OPD pengampu indikator turut memaparkan secara rinci aspek penilaian sesuai bidang masing-masing. Hal ini bertujuan agar seluruh perangkat daerah memahami standar yang harus dicapai serta langkah strategis yang perlu dilakukan.
Adapun OPD pengampu indikator meliputi Bagian Organisasi, Bagian Pemerintahan, Bagian Administrasi Pembangunan, Bapperida, Dinkominfo, BKPSDM, PBJ, Dinarpus, Bakeuda, serta Inspektorat. Masing-masing memiliki peran strategis dalam memastikan indikator berjalan optimal.
Indikator penilaian mencakup berbagai aspek, mulai dari transaksi pengadaan melalui SPSE dan PDN, penyusunan LKPJ, inovasi daerah, realisasi anggaran belanja, laporan keuangan, nilai SAKIP, e-kinerja, hingga penggunaan aplikasi Srikandi dalam pengelolaan arsip dinamis.
Salah satu indikator penting disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Purbalingga, R. Budi Setiawan. Ia menjelaskan bahwa pengelolaan pengaduan masyarakat melalui kanal Lapor Mas Bupati menjadi tolok ukur responsivitas pemerintah terhadap aspirasi publik.
Selain itu, pihaknya juga menekankan pentingnya kepatuhan OPD dalam publikasi dan pembaruan data statistik sektoral melalui Portal Satu Data. Data yang akurat dan mutakhir dinilai menjadi fondasi dalam pengambilan kebijakan yang tepat sasaran.
“Harapannya semua OPD bisa mencukupi data statistik sektoral pada portal satu data, sehingga nilainya pun bisa mencapai 100,” jelasnya.
Melalui sosialisasi ini, seluruh OPD diharapkan semakin siap memenuhi indikator penilaian serta mampu meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan bermuara pada pelayanan publik yang semakin efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (GIN/Kominfo)
