PURBALINGGA INFO – Enam fraksi DPRD Kabupaten Purbalingga meminta agar Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi benar-benar memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat melalui peningkatan infrastruktur, layanan kesehatan dan pendidikan, serta penguatan ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027, Selasa (29/9). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Purbalingga Aman Waliyudin dan dihadiri Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani.
Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2,070 triliun, terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp440,45 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp1,63 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp2,085 triliun sehingga terdapat defisit sebesar Rp14 miliar yang ditutup melalui pembiayaan netto.
Juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Katno meminta peningkatan PAD dilakukan secara terprogram melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, pembaruan data potensi pendapatan serta peningkatan kualitas pengelolaan. Menurut dia, langkah tersebut perlu disertai pengawasan agar tidak terjadi kebocoran dan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat.
“Mohon penjelasan mengenai target PAD tahun 2027 dan upaya merealisasikannya,” ujar Katno.
Hal senada disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB Khodirin yang meminta optimalisasi PAD tidak dilakukan dengan menambah beban masyarakat secara tidak proporsional. Ia mendorong peningkatan kepatuhan pajak dan retribusi, pendataan objek pajak yang akurat, perbaikan tata kelola pemungutan serta penggalian potensi ekonomi daerah yang belum optimal.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PKS Padang Kusumo meminta target pendapatan disusun realistis, terukur dan tetap progresif. Fraksi PKS mendorong digitalisasi pemungutan pajak dan retribusi, optimalisasi aset daerah dan penguatan BUMD, dengan tetap menjaga daya beli masyarakat dan kemampuan ekonomi pelaku UMKM.
Pada sisi belanja, sejumlah fraksi menekankan agar anggaran diarahkan pada kebutuhan yang manfaatnya langsung dirasakan warga. Fraksi PKB menyoroti belanja modal sekitar Rp143,40 miliar agar diprioritaskan untuk infrastruktur jalan, irigasi, pendidikan dan fasilitas kesehatan serta memperhatikan pemerataan pembangunan antarwilayah.
Fraksi PKS juga meminta pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, drainase dan air bersih memberikan dampak terhadap produktivitas masyarakat. Di bidang pendidikan dan kesehatan, anggaran diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan, sarana prasarana, pemerataan akses serta perlindungan masyarakat kurang mampu.
Juru Bicara Fraksi Golkar Idrus Anjasmoro secara khusus meminta perhatian terhadap masyarakat yang terdampak kemarau, termasuk bantuan bagi petani yang gagal panen dan pemerataan bantuan air bersih. Fraksi Golkar juga meminta kejelasan capaian pembangunan infrastruktur di Purbalingga hingga 2026 sebagai dasar menentukan kebutuhan pembangunan berikutnya.
Juru Bicara Fraksi Gerindra Mugi Wahyudi menekankan perlunya efisiensi anggaran sekaligus percepatan pembangunan dengan memanfaatkan berbagai sumber pendanaan. Ia juga meminta pemeliharaan jalan yang telah dibangun diperhatikan, antara lain melalui pengaturan tonase kendaraan agar umur layanan jalan lebih panjang dan anggaran pemeliharaan dapat ditekan.
Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Amanat Demokrat Musofan menyoroti kebutuhan layanan publik yang lebih merata, mulai dari jaminan Universal Health Coverage (UHC), fasilitas puskesmas, sarana pendidikan, pengelolaan sampah hingga akses pembangunan jalan di wilayah perdesaan. Fraksi Amanat Demokrat juga meminta agar belanja publik mendapat porsi yang memadai sehingga ruang fiskal untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat tetap tersedia. (dhs/Kominfo)
