PURBALINGGA INFO – Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyiapkan arah pembangunan tahun 2027 dengan fokus pada percepatan infrastruktur dasar dan pengembangan pariwisata berkelanjutan guna mendorong pemerataan ekonomi serta memperkuat ketahanan sosial masyarakat.
“Pembangunan wilayah akan kita dorong lebih merata dan berkualitas melalui peningkatan infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas dan akses pariwisata agar berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif saat Musrenbang RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2027 di Pendopo Dipokusumo, Kamis (2/4/25).
Selain infrastruktur, penguatan ekonomi inklusif juga menjadi prioritas melalui pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta penguatan koperasi dan UMKM. Sektor pertanian pun diarahkan lebih modern dengan pemanfaatan teknologi guna meningkatkan produktivitas.
“Pengembangan ekonomi tidak hanya bertumpu pada satu sektor, tetapi kita dorong kolaborasi antara pariwisata, UMKM, dan pertanian modern agar manfaatnya dirasakan lebih luas oleh masyarakat,” katanya.
Dalam mendukung hal tersebut, Pemkab menyiapkan sejumlah program prioritas seperti pengelolaan sampah, sanitasi, penyediaan air bersih, peningkatan sarana pendidikan dan kesehatan, serta program Alus Dalane untuk peningkatan kualitas jalan kabupaten.
Upaya pengentasan kemiskinan juga dilakukan melalui program gotong royong berbasis data terpadu, pemberian beasiswa vokasi, serta bantuan modal dan peralatan bagi masyarakat usia produktif. Pemerintah juga mendorong implementasi corporate farming, penguatan UMKM, serta pengembangan ekosistem ekonomi digital.
Tak hanya itu, pembangunan ruang publik dan revitalisasi ruang terbuka hijau tematik disiapkan untuk mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat daya tarik pariwisata daerah.
Bupati Fahmi menegaskan, keterbatasan anggaran tidak menjadi penghalang selama ada sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci untuk menghadirkan program pembangunan yang lebih optimal dan tepat sasaran.
“Melalui sinkronisasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, banyak program yang bisa kita kolaborasikan sehingga mampu menjawab keterbatasan fiskal daerah,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Purbalingga Aman Waliyudin menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat. Ia menyebut musrenbang harus menjadi forum strategis, bukan sekadar formalitas.
“Perencanaan pembangunan harus disusun secara terpadu dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD mendorong penguatan infrastruktur dasar terutama di wilayah pedesaan, pengembangan UMKM, peningkatan kesejahteraan petani, serta dukungan terhadap pendidikan dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
Menurutnya, pokok-pokok pikiran DPRD yang berasal dari aspirasi masyarakat harus menjadi rujukan utama dalam penyusunan kebijakan, sehingga pembangunan yang dijalankan tidak hanya merata, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Purbalingga. (dhs/Kominfo)
