PURBALINGGA INFO – Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif melantik 113 pejabat administrator (eselon III) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Senin (31/3/26). Pengisian ini diharapkan mempercepat kinerja birokrasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Bupati Fahmi menjelaskan, pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut dari perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah (OPD) yang sebelumnya mengalami penggabungan, serta untuk mengisi sejumlah jabatan yang masih kosong. “Dengan formasi yang terisi penuh dan menyesuaikan struktur OPD yang baru, kami berharap kinerja pemerintah daerah bisa lebih optimal dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, proses pengisian jabatan dilakukan melalui pertimbangan yang matang dengan mengedepankan prinsip profesionalisme. “Penilaian kami berdasarkan kompetensi, kapabilitas, kinerja sebelumnya, serta integritas dan meritokrasi. Ini penting agar pejabat yang terpilih benar-benar mampu menjalankan tugasnya dengan baik,” katanya.
Menurutnya, pengisian jabatan ini bukan sekadar rotasi atau promosi, melainkan bagian dari upaya memperkuat organisasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ia berharap para pejabat yang dilantik mampu menghadirkan inovasi serta menyempurnakan program yang sudah berjalan di masing-masing OPD.
“Pengisian dan rotasi jabatan ini harus menjadi pemantik bagi seluruh ASN untuk meningkatkan kinerja di tahun 2026. Kami ingin ada percepatan dalam pembangunan dan pelayanan publik yang semakin efektif,” lanjutnya.
Bupati juga meminta para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. Ia memberikan waktu maksimal tujuh hari untuk menyelesaikan tanggung jawab di OPD sebelumnya sebelum fokus menjalankan tugas di tempat yang baru. “Penyesuaian tidak boleh lama, pahami proses kerja di unit masing-masing dan segera bergerak,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati Fahmi mengingatkan bahwa jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ia juga menegaskan akan melakukan evaluasi kinerja secara berkala. “Evaluasi akan kami lakukan mulai enam bulan ke depan. Jika tidak sesuai dengan harapan, bukan tidak mungkin akan dilakukan penyesuaian kembali,” ungkapnya.
Ia menambahkan, dalam waktu dekat pemerintah daerah juga akan mengisi kekosongan pada jabatan eselon IV atau pejabat pengawas. “Karena sebagian naik menjadi pejabat administrator dan sebagian lainnya memang sudah kosong atau terdampak penggabungan OPD, maka akan segera kami penuhi agar kinerja organisasi semakin optimal,” jelasnya.
Sejumlah pejabat yang dilantik di lingkungan Sekretariat Daerah di antaranya Junus Wahiddiyantoro sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, Riswanto sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, serta Budi Nurcahyo sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
Selain itu, Gunanto Eko Saputro dilantik sebagai Kepala Bagian Organisasi, Brianda Astro Diaz sebagai Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Rukmawan Suci Laswono sebagai Kepala Bagian Umum, serta Yoga Utama sebagai Kepala Bagian Administrasi Pembangunan. (dhs/Kominfo)
