PURBALINGGA INFO – Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif melantik lima Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Pelantikan berlangsung di Pendopo Dipokusumo, Senin (12/1/26). Pelantikan juga dihadiri Wakil Bupati Dimas Prasetyahani, Wakil Ketua DPRD Aris Widiarso, serta Sekretaris Daerah Herni Sulasti.
Pelantikan tersebut sekaligus menjadi bagian dari penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang berdampak pada penggabungan sejumlah organisasi perangkat daerah. Bupati Fahmi menyampaikan bahwa penataan kelembagaan ini dilakukan untuk membentuk struktur pemerintahan yang lebih ramping, kaya fungsi, dan profesional.
“Penyesuaian SOTK ini bukan sekadar perubahan nama atau penggabungan dinas, tetapi upaya membangun organisasi yang lebih efektif, mudah berkoordinasi, dan efisien dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Bupati Fahmi.
Lima pejabat yang dilantik yakni Agung Widiarto sebagai Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; Bambang Triono sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman; Muhammad Fathurrohman sebagai Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Jusi Febrianto sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana; serta Prayitno sebagai Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan.
Menurut Bupati Fahmi, pembentukan dinas-dinas baru hasil penggabungan ini diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor yang sebelumnya sering bersinggungan. Dengan struktur yang lebih sederhana, pelayanan publik diharapkan menjadi lebih cepat, tepat, dan terintegrasi, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Ini harus menjadi babak baru bagi Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Bukan hanya jumlah OPD yang berubah dari 27 menjadi 23, tetapi juga perubahan sikap, prinsip kerja, dan cara berkolaborasi. Visi pimpinan daerah, Sekda, para asisten, pimpinan OPD, hingga pemangku wilayah harus menyatu agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fahmi juga menyinggung berbagai pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan, khususnya yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ia mencontohkan sektor infrastruktur, di mana pada tahun 2025 Pemkab Purbalingga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp122 miliar melalui program Alus Dalane untuk perbaikan jalan, yang menurutnya sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat meskipun masih banyak ruas jalan yang membutuhkan penanganan lanjutan.
“Dengan keterbatasan anggaran, kita tetap berikhtiar semaksimal mungkin agar kondisi jalan di Purbalingga semakin baik. Saya yakin, kalau ada usaha dan kesungguhan, selalu ada jalan,” katanya.
Selain infrastruktur, Bupati Fahmi menekankan pentingnya upaya serius dalam mengatasi persoalan kemiskinan ekstrem, perluasan lapangan kerja, serta penguatan perekonomian daerah. Ia berharap dinas-dinas baru dapat berperan aktif mendorong peningkatan nilai tambah ekonomi masyarakat, khususnya melalui pengembangan perdagangan, industri, dan UMKM berbasis potensi lokal.
“Purbalingga harus naik kelas. Komoditas unggulan kita jangan hanya keluar daerah dalam bentuk bahan mentah, tetapi diolah di Purbalingga sehingga nilai tambahnya dinikmati oleh masyarakat kita sendiri. Di situlah makna kemajuan yang sesungguhnya,” ujarnya.
