PURBALINGGA INFO – Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Purwokerto, Christoveny, menyampaikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga pada triwulan tiga 2025 berada di angka 4,26 persen. Hal ini disampaikan dalam acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Purbalingga, Selasa (16/12/25), di Operation Room Graha Adiguna Komplek Pendopo Dipokusumo.
“Pada 2025 ini, inflasi nasional kita masih terkendali di 2,5 plus minus 1 persen, demikian juga untuk Kabupaten Purbalingga masih berada pada rentang target inflasi nasional. Itu tentu berkat sinergi dan kolaborasi semua OPD dan instansi yang mendukung pengendalian inflasi,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Purbalingga, Dimas Prasetyahani, menyampaikan perlunya kewaspadaan terhadap potensi inflasi menjelang libur Natal dan Tahun Baru. “Karena sebentar lagi kita ada libur panjang, permintaan akan bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari akan sangat tinggi dan bisa memicu kelangkaan. Tentunya supply dan demand yang tidak seimbang bisa menimbulkan inflasi musiman seperti pada momen Ramadhan kemarin. Saya berharap TPID sudah memitigasi langkah-langkah konkret terkait hal ini,” jelasnya.
Wabup Dimas juga menyoroti percepatan digitalisasi daerah melalui TP2DD. Ia menekankan pentingnya infrastruktur, terutama koneksi internet, serta literasi masyarakat terhadap sistem keuangan cashless. “Kita harus mengupayakan infrastrukturnya dengan baik, terutama koneksi internet dan fasilitas pendukung digitalisasi. Selain itu, implementasi e-retribusi di tiga pasar secara cashless serta penggunaan QRIS untuk retribusi parkir juga menjadi fokus kami,” ujarnya.
Ia menegaskan pentingnya kesamaan persepsi dan kerja sama seluruh pihak. “Kata kunci penguatan kita di high level meeting ini adalah sinergi, kolaborasi, dan komitmen seluruh stakeholder. Sebagus apapun program yang dirumuskan, tanpa kesamaan persepsi dan kerja sama, tujuan tidak akan tercapai,” ujarnya.
Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Purbalingga, Gunanto Eko Saputro, menyampaikan, sepanjang 2025, upaya pengendalian inflasi di Purbalingga dilakukan melalui berbagai program. Di sektor hulu, pemerintah melaksanakan pembangunan jaringan irigasi di 13 lokasi dan jalan usaha tani di 29 lokasi, pengawasan distribusi pupuk dan pestisida, pengendalian organisme pengganggu tanaman, pemanfaatan drone untuk budidaya padi, serta pemberian bantuan benih cabai dan alsintan bagi kelompok tani dan pelatihan budidaya ikan dengan bantuan benih dan pakan.
Sementara di sektor hilir, koordinasi dan monitoring dilakukan terkait distribusi LPG 3kg, sidak minyak goreng, serta pengawasan kesesuaian timbangan dan harga pangan di pasar, terutama saat terjadi gejolak harga.
Selain pengendalian inflasi, Pemkab Purbalingga juga fokus pada percepatan digitalisasi daerah untuk meningkatkan efisiensi layanan publik. Rencana perluasan digitalisasi daerah pada 2026 mencakup penambahan pilot project KKI pada tiga OPD, penerapan SP2D online dan pengajuan SPM online dengan tanda tangan elektronik.
Pilot project cashless PBB P2 di Kecamatan Purbalingga, pengembangan billing center dan digitalisasi setoran BLUD/Puskesmas, serta pengembangan e-retribusi tambahan pada tiga pasar dan pengelolaan retribusi parkir dan objek wisata secara digital juga akan dilaksanakan. (dhs/Kominfo)
