PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga menggelar Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Rumpun Pemerintahan di Aula Baperida Kabupaten Purbalingga, Selasa (17/03/2026). Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan program dan kegiatan antarperangkat daerah sekaligus menampung aspirasi masyarakat dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah ke depan.
Koordinator Forum Perangkat Daerah, Bambang Wijonarko, dalam sambutannya menyampaikan bahwa forum tersebut bertujuan memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program pembangunan. Melalui forum ini diharapkan berbagai masukan dapat dihimpun guna menyempurnakan rencana kerja perangkat daerah (Renja) agar lebih tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
“Forum ini menjadi ruang bersama bagi perangkat daerah untuk menyelaraskan program dan kegiatan, sekaligus memperoleh prioritas dalam penyempurnaan renja serta menampung aspirasi publik,” ujarnya.
Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Tri Gunawan Setiadi, yang juga bertindak sebagai moderator forum menegaskan pentingnya forum perangkat daerah dalam proses perencanaan pembangunan. Menurutnya, forum ini menjadi salah satu tahapan penting untuk merumuskan prioritas pembangunan yang akan dijalankan pada tahun-tahun mendatang.
“Dalam forum ini nantinya akan memunculkan prioritas-prioritas yang akan ditetapkan pada rencana kinerja tahun 2027 mendatang,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, sejumlah perangkat daerah juga memaparkan indikator kinerja utama serta capaian yang telah diraih. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga, R. Budi Setiawan, memaparkan berbagai program strategis yang dijalankan instansinya dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan transformasi digital di daerah.
Salah satu program yang menjadi fokus adalah pengembangan Smart Village, yang mengintegrasikan seluruh website desa di Kabupaten Purbalingga menjadi satu ekosistem informasi digital yang mudah diakses masyarakat. Program ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi informasi sekaligus memperkuat pelayanan publik berbasis teknologi.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinpendukcapil), Bamban Widjonarko, memaparkan berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Ia menargetkan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan adminduk dapat mencapai angka 92,50 persen.
Untuk mencapai target tersebut, Dinpendukcapil berencana menghadirkan berbagai inovasi pelayanan pada tahun 2027, di antaranya melalui program jemput bola serta pemanfaatan layanan berbasis daring sehingga masyarakat dapat mengakses layanan kependudukan dengan lebih mudah dan cepat.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Umar Fauzi, juga memaparkan peran strategis instansinya dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat. Ia menekankan pentingnya penguatan ideologi Pancasila sebagai fondasi dalam menjaga kerukunan dan persatuan di daerah.
Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Purbalingga, Raditya Widayaka, menjelaskan peran Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Ia menyebut bahwa salah satu isu yang menjadi perhatian ke depan adalah penataan pedagang kaki lima.
“Banyak yang pro dan kontra terkait masalah pedagang kaki lima. Ke depan diharapkan akan ada solusi yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan sehingga tercipta ketertiban sekaligus tetap mendukung aktivitas ekonomi masyarakat,” terangnya.
Forum OPD rumpun pemerintahan ini turut dihadiri Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Purbalingga, Padang Kusumo, bersama sejumlah perwakilan perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui forum ini diharapkan sinergi antarinstansi semakin kuat sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (GIN/Kominfo)
