PURBALINGGA INFO – Pemerintah Kabupaten Purbalingga terus mendorong percepatan program-program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi, saat kegiatan silaturahmi dan halal bihalal dengan seluruh aparatur dan juga elemen masyarakat di Kecamatan Mrebet dan Kecamatan Bobotsari, Senin (29/4/24).

Bupati Tiwi memberikan arahan kepada para Pejabat terkait, Camat, Kepala UPT, dan Kepala Desa yang hadir dalam kegiatan tersebut untuk fokus pada target kinerja Pemerintah Daerah untuk mewujudkan visi misi dan program kerja dengan baik.

Salah satu prioritas adalah dalam sektor pertanian, Bupati Tiwi memaparkan bahwa 20% dari penggunaan dana desa diutamakan untuk mendukung penguatan ketahanan pangan.

“Sudah ada kebijakan dana desa ini bisa digunakan untuk ketahanan pangan, berdasarkan aturan yang namanya dana desa itu ditujukan untuk ketahanan pangan sebanyak 20%. Harapan saya ini tidak hanya digunakan untuk infrastruktur, membangun irigasi, kemudian membangun jalan usaha tani,” terang Bupati Tiwi.

Kepala UPT Dinas Pertanian didorong untuk memberikan pendampingan kepada desa-desa agar anggaran ketahanan pangan dapat dimanfaatkan secara efektif, dengan penekanan pada inovasi-inovasi untuk meningkatkan produktivitas.

“Harus ada inovasi-inovasi dari rekan-rekan Kepala Desa untuk bagaimana ketahanan pangan di desa ini bisa terbangun dengan baik. Dipikirkan bagaimana produktivitas ketahanan pangan di masing-masing desa bisa meningkat,” tambahnya

Disamping itu Bupati Tiwi juga mendorong Pemerintah Desa untuk menaikkan Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi Desa Mandiri. Saat ini dari 16 Desa di Kecamatan Bobotsari sudah ada 4 Desa yang berstatus Desa Mandiri dan 12 Desa yang berstatus Desa Maju. Sedangkan dari 19 Desa di Kecamatan Mrebet, terdapat 4 Desa Mandiri, 7 Desa Maju, dan 8 Desa Berkembang.

“Saya yakin Bapak Ibu Kades mampu, apalagi masa jabatannya ditambah 2 tahun, sehingga masih punya kesempatan panjang untuk mewujudkan visi misinya, program-program kerjanya, termasuk untuk meningkatkan status desanya menjadi desa mandiri. Yang penting APBDes bisa fokus diarahkan untuk peningkatan status desa tentunya nanti didukung juga dengan dana APBD dan nanti akan saya carikan dana dari Provinsi dan juga dana dari pusat,” ujarnya. (dhs/Kominfo)