PURBALINGGA INFO – Berbagai upaya dan langkah telah di lakukan oleh pemerintah agar bisa menumpas terorisme serta radikalisme di tanah air, sehingga terwujud situasi dan kondisi masyarakat yang kondusif, aman tertib dan damai. Salah satu upaya dalam mencegah gerakan merugikan ini adalah dengan mengadakan edukasi dan sosialiasi kepada masyarakat.

Pemerintah kabupaten Purbalingga melalui Kantor Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Kesbangpol) Purbalingga mengadakan sosialisasi kebangsaan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, Rabu (30/11/22).

Bertempat di Gedung Graha Adiguna acara ini diikuti oleh 83 peserta unsur OPD terkait, Kecamatan, pimpinan organisasi kemasyarakatan (Ormas), tokoh agama, dan tokoh masyarakat se-Kabupaten Purbalingga.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Purbalingga R Imam Wahyudi berharap dengan adanya acara ini  kita dapat semakin peduli, waspada dan peka terhadap segala potensi yang mengancam keutuhan NKRI.

Imam menambahkan pola penyebaran terorisme dan radikalisme saat ini juga bisa melalui media internet. Seperti penyebaran informasi yang salah (Hoax), permainan isu melalui media sosial, cuci otak melalui chating atau dialog dunia maya, propaganda dan provokasi mengenai negara yang mengancam keberadaan penganut agama, menanamkan kebencian terhadap pemerintah dan umat beragama yang bukan kelompoknya.

“Kita harus mulai serius memperhatikan hal-hal seperti ini, yang kelihatannya hal biasa namun ternyata mempunyai potensi radikalisme,” ungkapnya.

Kanit Idensos Satgaswil Jateng Densus 88 Anti Teror POLRI AKBP Bambang Prasentyanto yang hadir sebagai narasumber menyampaikan Tindakan teror tidak akan pernah berhenti, oleh karenanya kita harus meningkatkan kewaspadaan. Pencegahan dan penanggulangan radikalisme juga perlu terus dilakukan.

“Latar belakang terjadinya radikalisme beberapa diantaranya pemahaman yang keliru dan sempit tentang agama, ketidakadilan sosial, dendam politik, dan kesenjangan ekonomi. Kita perlu memahaminya mampu mengantisipasi serta mengambil langkah strategis untuk mencegah terorisme dan radikalisme,” katanya.

AKBP Bambang Prasentyanto menyampaikan banyak terjadi kasus eks narapidana terorisme (Napiter)  yang kembali mengulangi perbuatannya setelah keluar dari penjara. Dia berpesan kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk membantu, memfasilitasi dan memonitor eks napiter yang ada di Purbalingga, supaya tidak mengulangi perbuatannya.

“Saya berpesan kepada Kepala kesbangpol Purbalingga supaya eks napiter yang ada di Purbalingga difasilitasi, dibantu, diberikan peluang untuk bekerja, kemudian dampaknya mereka dapat memenuhi kebutuhannya, mereka mendapatkan hasil sehingga tidak kembali kekelompoknya dan mereka bisa mempengaruhi teman-temannya untuk kembali ke NKRI,” pungkasnya. (DHS/Kominfo)