PURBALINGGA –Menjelang datanganya hari raya lebaran atau idul fitri setiap tahunnya, berbagai permasalahan mulai dari sarana tranportasi, kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas) bahkan gangguan keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas) perlu mendapat perhatian dari semua pemangku kepentingan.
“Melalui koordinasi lintas sektoral yang prima, setiap datanganya hari raya lebaran, diharapkan dapat mewujudkan kondisi yang diinginkan, seperti tercukupinya kebutuhan armada bagi pemudik, terkendalinya harga, kelancaran distribusi dan tercukupinya permintaan kepokmas serta terpenuhinya sarana transportasi, dan penunjang infrastruktur dan terkendalinya arus lalu lintas, berkuranganya kemacetan kecelakaan lalulintas . Selain itu, melalui kordinasi juga agar , terkendalinya kenaikan tarif angkutan lebaran,gangguan kambtibmas terpenuhi posko simpatik dengan pelayanan yang semakin baik serta terbayarnya THR bagi karyawan oleh secara tepat waktu, serta terpantaunya peredaran makan dan minuman,”jelas Wakil Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi saat membuka Rapat Koordinasi Ekonomi Keuangan dan Industri Daerah (Ekuinda) Tingkat Kabupaten Purbalingga di Ruang Ardi Lawet Selasa (21/6) yang diikuti pimpinan Forkompinda, pimpinan SKPD, Camat dan para pengusaha.
Menurut Wabup, rakor ini merupakan forum startegis dalam rangka tindak lanjut pembentukan tim penyelenggara posko terpadu lebaran Tingkat Kabupaten Purbalingga serta tindak lanjut surat Mendagri tentang stabilisasi kebutuhan bahan pokok masyarakat (kepokmas) jelang lebaran. Selain itu, rakor tersebut juga dilatarbelakangi adanya gejala umum yang terjadi setiap menjelang hari raya Idul Fitri, antara lain peningkatan jumlah arus mudik, peningkatan harga kepokmas, peningkatan kebutuhan sarana transportasi dan penunjang serta infrastruktur, kerawanan lalulintas karena naiknya volume yang melebihi kapasitas jalan dan kamtibmas serta penerapan kenaikan tarif oleh pengusaha angkutan. Selain itu juga pelaksanaan pembayaran THR oleh perusahaan, kebutuhan posko simpatik, dan merebaknya peredaran makanan minuman yang tidakl layak konsumsi.
Berkaitan dengan dengan kepokmas, jelas Wabup, hal ini merupakan permasalahn klasik setiap jelang lebaran, yang pada momen tersebut harganya relatif tinggi, sehingga naiknya berbagi harga untuk diantisipasi ketersediaannya, karena harga tinggi disebakan oleh beberapa hal, seperti adanya gangguan distribusi dan upaya oknum yangmenacri keuntungan.
“Permasalahan klasik melonjaknya hraga kepokmas menjelang datangnya lebaran mungkin mungkin diesbabkan berbagai hal, salah, karena macet jelang lebaran. Selain itu, perlu juga diantisipasi dengan adanya upaya penimbunan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk kepentingan pribadi,”terangnya.
Untuk itu, sambung Wabup, pemerintah kabupaten (Pemkab ) Purbalingga bekerja sama dengan instansi terkait, seperti melakukan pantauan/monitoring rutin ke gudang distributor, pedagang, pasar-pasar, baik pasar tradisional maupun swalayan sekaligus untuk memantau peredaran kepokmas dan makanan minuman, apakah sudahs esuai dengan kriteria yang ada. Menurutnya, berdasarkan informasi, 70 persen dari peradaran makanan tidak memenui kriteria.
“Jadi peredaran makanan dan minuman baru sekitar 30 persen yang memenuhi kriteria dan 70 persennya tidak memenuhi kriteria. Sehingga harus ada upaya pemantuan rutin, untuk mengcek langsung ketersediaan makanan, mulai dari tanggal kadaluwarsa, ijin sekaligus untuk memantau makanan mengandung bahan-bahan berbahaya,”terangnya.
Selain itu, untuk membantu meningkatkan daya beli masyarakat pemkab juga akan melaksanakan pasar murah di wilayah yang sulit dijangkau, sehingga pihaknya berharap agar ketersediaan kepokmas dapat tersedia dan mudah dicari oleh masyarakat serta terjangkau harganya.
Untuk bidang tarnsportasi, Wabup meminta, agar Dinas Pekerjaan Umum (DPU) agar lampu jalan dipenuhi serta percepatan pengerjaan infrastruktur jalan jelang lebaran harus sudah selesai. Selain itu, kerawana arus lalu lintas,juga perlu diwaspadai, seperti adanya pasar tumpah serta gangguan pengguna jalan yang tidak disiplin, juga antisipasi tarif angkutan yang biasanya jelang lebaran naik, adanya gangguan kamtibmas seperti pencuri saat melakukan ibadah sholat tarawih maupun sholat idul fitri serta pembayaran THR jangan sampai ada keterlambatan pembayaran sehingga tidak menimbulkan permasalahan, ujar wabup. (Sukiman)
