PURBALINGGA INFO- Pemerintah Kabupaten Purbalingga mendapatkan kado istimewa di hari ulang tahunnya yang ke-192 dengan sukses mencapai jaminan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) mulai 1 Oktober tahun 2022 ini.
Sebanyak 987.949 jiwa penduduk Kabupaten Purbalingga resmi terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total jumlah penduduk 1.027.521 jiwa atau sekitar 96,15 persen.
Asisten Deputi Bidang Perencanaan Iuran dan Keuangan Kedeputian Wilayah Jawa Tengah dan DIY, Markus Susilo menyerahkan langsung Piagam UHC kepada Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi saat acara pembukaan Purbalingga Expo, Kamis (15/12/22). Penyerahan disaksikan oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Purbalingga dan masyarakat yang menghadiri pembukaan Purbalingga Expo.
“Saya sangat mengapresiasi pemberian penghargaan UHC di Kabupaten Purbalingga. Ini menjadi wujud komitmen dan kehadiran pemerintah daerah dalam memberikan jaminan kesehatan bagi warganya. Semoga ketercapaian UHC ini bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Purbalingga,” kata Bupati Tiwi usai penyerahan Piagam UHC Kabupaten Purbalingga Tahun 2022.
Bupati Tiwi mengatakan, untuk mewujudkan pilar indonesia sehat Pemkab Purbalingga akan terus mendorong dan mensuport peningkatan mutu kualitas fasilitas kesehatan.
“Dari sisi jaminan kesehatan kami ingin warga masyarakat Kabupaten Purbalingga bisa memperoleh layanan akses kesehatan secara mudah dan murah,” ungkapnya.
Markus Susilo mengatakan, UHC merupakan cakupan kepesertaan Program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan untuk memastikan minimal 95% dari total jumlah penduduk telah mendapatkan akses finansial terhadap pelayanan kesehatan dengan mendaftarkan dirinya atau didaftarkan menjadi peserta JKN.
“Untuk capaian per Desember ini di Jateng sudah 87,67 persen dan baru ada 11 Pemerintah Kabupaten/ Kota termasuk Purbalingga yang meraih penghargaan UHC,” katanya
Dengan menyandang gelar UHC memastikan setiap orang di Kabupaten Purbalingga memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu tanpa hambatan finansial. (DHS/Kominfo)
