PURBALINGGA – Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, SE, BEcon, MM memberikan apresiasi terhadap komitmen masyarakat Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol yang telah mendeklarasikan diri menjadi Desa Anti Politik Uang (Desantiku). Plt Bupati bahkan meminta agar gerakan anti politik uang tidak hanya dilakukan di Desa Baleraksa saja namun dapat menular di desa-desa lainnya di kabupaten Purbalingga.
“Desa Anti Politik Uang merupakan ide inovatif dari Bawaslu dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas. Tidak mudah diiming-imingi oleh uang limapuluh ribu, serratus ribu tetapi hak kebebasan suara mereka terampas,” katanya usai meresmikan Desa Baleraksa sebagai Desa Anti Politik Uang di Balai Desa setempat, Minggu (27/1).
Peresmian Desa Baleraksa sebagai Desa Anti Politik Uang pada Pemilu 2019 ditandai dengan pembukaan tirai dan penempelan stiker di salah satu rumah warga.
Selain politik uang, Plt Bupati Tiwi juga mengajak masyarakat untuk mengimplementasikan pemilu serentak 2019 yang berintegritas dan bermartabat tanpa adanya hoak dan kampanye hitam. “Kita tebarkan virus-virus kedamaian yang tidak memecah belah kita sebagai masyarakat Purbalingga dan Bangsa Indonesia,” ajaknya.
Ketua Bawaslu Purbalingga Imam Nurhakim mengatakan Desa Baleraksa Kecamatan Karangmoncol menjadi desa pertama di Kabupaten Purbalingga yang masyarakatnya menyatakan menolak politik uang di Pemilu 2019. Acara tersebut diselenggarakan sebagai upaya mendorong masyarakat desa untuk menolak politik uang pada Pemilu tahun 2019.
“Kesadaran itu penting digelorakan agar Pemilu 2019 berjalan secara demokratis, jujur dan adil sehingga dapat melahirkan pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang amanah dan berintegritas. “Desa Baleraksa memeloporinya,” ungkapnya.
Sementara, Komisioner Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Gugus Risdaryanto, yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan apresiasi atas inisiasi diselenggarakannya Launching Desa Anti Politik uang. Menurutnya di Jawa Tengah baru ada dua kabupaten yang telah menyelenggarakan kegiatan gerakan anti tolak politik uang dan Purbalingga adalah yang kedua setelah Kabupaten Magelang.
“Gerakan desa anti politik uang ini dimasifkan dan digelorakan di semua Kecamatan maka Purbalingga dapat menjadi percontohan tidak hanya ditingkat Jawa Tengah, nasional bahkan internasional,” harapnya. (Hr/humas Protokol)
