PURBALINGGA – PT Angkasa Pura II, Sabtu (22/12) menemui Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM di Rumah Dinas Bupati. Pertemuan tersebut bertujuan untuk memberi tahu atau menembusi kepada Pemkab Purbalingga kedatangannya hari itu yang akan berkordinasi langsung dengan pihak Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU JB Soedirman.

Sekretaris PT Angkasa Pura II Agus Heriadi selaku pimpinan rombongan memberitahukan bahwa pihaknya akan mulai proyek pembangunan bandara JB Soedirman di Wirasaba dalam waktu dekat ini, meskipun persetujuan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dengan TNI AU masih dalam proses penyusunan, sebagai salah satu syarat bandara Civil Enclave.

“Kami akan memulai proyek pembangunan, mendahului adanya persetujuan DLKr bersama TNI AU. Namun sebagai dasar, kami telah mengantongi Izin dari Wakil Asisten Logistik TNI AU (Waaslogau) yang telah memperbolehkan mengawali proses pembangunan,” katanya.

Lebih rinci, Izin dengan Waaslogau tersebut tertera dalam Surat Waaslogau Nomor : B/442/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 perihal Izin Pelaksanaan Kegiatan Persiapan Pembangunan Bandara JB Soedirman. Melalui surat tersebut, maka disepakati pembangunan lebih awal ini tidak akan dipersoalkan oleh pihak TNI AU.   

“Tujuannya agar kami bisa melaksanakan progress pembangunan secepatnya. Meski demikian proses penyusunan persetujuan DLKr tetap dilaksanakan,” katanya.

Plt Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE BEcon MM menyambut baik kedatangan PT Angkasa Pura II. Ia juga menyampaikan terimakasih atas keputusan pihak PT Angkasa Pura II itu, yang dianggap sebagai solusi atau jalan tengah atas lamanya proses penetapan/persetujuan DLKr.

“Kami menyambut baik langkah-langkah dari PT Angkasa Pura II ini. Bagi kami ini juga sekaligus sebagai solusi atau kejelasan proses pembangunan yang selama ini dipertanyakan oleh masyarakat. Jadi, sembari menunggu persetujuan DLKr, pembangunan sudah dimulai tanpa melanggar aturan,” katanya.

PT Angkasa Pura II akan memulai pembangunan Tahap I, meski demikian Hari-H pelaksanaan akan dibahas lebih lanjut usai berkordinasi langsung dengan Lanud JB Soedirman. Usai menemui Plt Bupati Purbalingga, rombongan melaksanakan kordinasi dengan Lanud JB Soedirman.

Seperti yang diketahui, Bandara JB Soedirman yang akan dibangun nantinya merupakan bandara berjenis Civil Enclave atau Bandara Sipil yang berada di Kawasan Militer. Diamana kepentingan penerbangan sipil juga untuk penerbangan militer bersamaan pada satu tempat. Sehingga membutuhkan batasan-batasan wilayah kerja melalui DLKr.

Untuk menghindari gangguan dua kepentingan tersebut maka telah dilakukan perjanjian nota kesepahaman antara Airnav dengan TNI AU dalam hal pengoperasian civil enclave ini. Selain itu juga perlu dibuatkan payung hukum yang menguatkan yang akan memuat detail kewajiban dari masing-masing pihak untuk mencegah tumpang tindih kewenangan.(Gn/Humas)