PURBALINGGA, INFO – Beberapa waktu yang lalu Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga telah menandatangani nota kesepahaman dengan PT Telkomunikasi Indonesia Tbk terkait implementasi layanan total solusi smart city. Hal ini menunjukan bagaimana Pemkab Purbalingga bekomitmen agar Purbalingga bisa menjadi salah satu Kabupaten smart city.
“Artinya sudah ada goodwill dari pemerintah agar bagaimana pemerintah daerah ini bisa lebih baik utamanya kaitannya dengan smart city,” kata Plt. Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi saat melaksanakan apel pagi di Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Purbalingga, Kamis (28/6).
Untuk mencapai smart city, ia menyampaikan Dinkominfo Purbalingga harus membuat master plan atau grand design. Tiwi telah menyetujui anggaran perubahan yang diajukan oleh Dinkominfo Purbalingga untuk pembuatan masterplan.
“Jadi, di master plan itu saya ingin ada grand design, artinya tahun pertama kita melakukan apa, tahun kedua, ketiga dan seterusnya kita melakukan apa, agar tergambar di dalam grand design itu,” jelasnya.
Untuk mengimplementasikan smart city tersebut, menurut Tiwi tidaklah mudah karena anggaran yang lumayan besar. Setelah melakukan studi banding ke Kota Bandung, anggaran yang diperlukan oleh Pemkot Bandung mencapai Rp 30 M, hal ini menjadi PR bagi Pemkab Purbalingga untuk mewujudkan Purbalingga sebagai salah satu kabupaten smart city.
“Tapi saya yakin secara bertahap secara terencana Kabupaten purbalingga akan mampu mengimplementasikan smart city ini,” tegas Tiwi.
Smart city yang nantinya ada di Kabupaten Purbalingga berbeda dengan Bandung, Semarang dan kota-kota lainnya. Hal ini terlihat dari kondisi permasalahan dan kebutuhan yang berbeda dengan daerah lainnya.
“Jadi, harapan saya di master plan itu bisa mengakomodir apa yang menjadi permasalahan Pemkab selama ini dan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan pemkab selama ini bisa terakomodir dalama master plan itu sendiri,” harapnya.
Setelah adanya master plan atau grand design tentu juga harus didukung dengan infrastruktur dan jaringan. Saat ini beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Purbalingga sudah memiliki aplikasi di masing-masing OPD.
“Akan tetapi permasalahannya saat ini belum terintegrasi, nah saya ingin ke depan harus ada portal yang bisa mengintegrasikan ke semua OPD, portal itu adanya dimana, adanya di Dinkominfo,” ungkap Tiwi.
Tiwi menambahkan hasil studi bandingnya ke Bandung, Semarang dan beberapa kota lainnya, portal data itu terpusat di Dinkominfo. Artinya, ia melanjutkan Dinkominfo Purbalingga harus mampu menjadi data centernya Pemkab Purbalingga.
“Ketika saya butuh data kemiskinan saya tidak lari ke Bapelitbangda tapi ke Dinkominfo, ketika saya butuh data terkait anak usia sekolah tidak sekolah tidak perlu harus ke Dindikbud, kemudian permasalahan data terkait angka kematian ibu dan bayi, Dinkominfo juga harus bisa menyediakan,” paparnya.
Seluruh data Pemkab Purbalingga nantinya tersentral di data sentral yaitu Dinkominfo. Hal ini yang harus direncanakan dengan matang, apalagi program smart city bukanlah sesuatu yang mudah.
“Artinya kita membutuhkan anggaran yang besar. Oleh karenanya, mulai dari perencanaan sampai nanti pelaksanaan harus bisa tertata dan terencana dengan baik,” pungkas Tiwi. (PI-7)
