PURBALINGGA INFO – Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM serta mutu pelayanan publik, Kantor Pertanahan ATR/BPN Purbalingga mengadakan kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Tim Loket dan Kehumasan di Obyek Wisata Guratan Watu, Baturaden, Senin (14/8/23).
Kepala Kantor Pertanahan ATR/BPN Purbalingga, Tofik Hidayat mengatakan, melalui kegiatan ini diharapkan para personel yang membidangi kehumasan dan frontliner di Kantor Pertanahan ATR/BPN Purbalingga lebih maksimal dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat.
“Tujuannya agar frontliner kami dalam melayani masyarakat sesuai dengan standar layanan yang profesional, kemudian untuk kehumasan semua program yang sedang kita lakukan bisa dipahami oleh stakeholder sehingga semua kegiatan bisa berjalan dengan lancar,” katanya.
Ia juga berharap, kedepan informasi yang diterima masyarakat merupakan informasi yang valid, akurat dan dapat menyelesaikan permasalahan.
“Agar informasi yang disampaikan menjadi konsumsi publik tidak menimbulkan perbedaan presepsi maupun kesimpangsiuran,” tambahnya.
Pejabat Fungsional Pranata Humas Muda Dinkominfo Purbalingga, Riyang Herlambang yang hadir sebagai narasumber menyampaikan strategi komunikasi humas pemerintah harus dirancang dengan cermat untuk mencapai tujuan- tujuan yang diinginkan.
“Humas pemerintah harus bisa memberikan informasi yang akurat, membangun kesadaran tentang program kebijakan, serta membangun interaksi yang positif dengan audience. Harapannya adalah masyarakat bisa memahami, mengetahui, dan melaksanakan program dan tujuan dari sebuah badan publik,” terangnya.
Fajar Andriana Widodo pemateri dari Bank BRI Cabang Purbalingga mengatakan, seorang frontliner atau petugas loket merupakan cerminan dari suatu instansi.
“Seorang frontliner harus memberikan service of excellent, artinya melebihi harapan dari masyarakat. Kita harus memperhatikan bagaimana cara kita bersikap, bagaimana kita melayani dan bagaimana kita menanggapi komplain. Pastikan sebelum melayani sudah bersiap terlebih dahulu,” ungkapnya. (DHS/Kominfo)
