PURBALINGGA INFO – Pemerintah Kabupaten Purbalingga menargetkan tahun 2027 sebagai tahun percepatan pembangunan dengan fokus pada infrastruktur yang berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat serta pengembangan pariwisata untuk membuka peluang ekonomi dan lapangan kerja di berbagai wilayah.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Purbalingga, Nugroho Priyo Pratomo, saat Musrenbangcam Tahun 2026 dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2027 wilayah Daerah Pemilihan I meliputi Kecamatan Purbalingga, Kemangkon, dan Bukateja, yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Purbalingga, Jumat (27/2/26).
Nugroho menegaskan bahwa pendekatan pembangunan ke depan tidak lagi bisa dilakukan secara sektoral. Menurutnya, pembangunan harus dijalankan secara kolaboratif, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan masyarakat.
“Pendekatan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri sudah tidak memadai. Yang dibutuhkan adalah orkestrasi pembangunan yang kolaboratif dan berbasis hasil,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti pada fungsi fisik semata, tetapi harus memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang diprioritaskan adalah infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi warga, baik untuk mendukung aktivitas ekonomi, mobilitas, maupun pelayanan dasar.
Selain infrastruktur, sektor pariwisata menjadi salah satu prioritas utama pembangunan tahun 2027. Nugroho menyampaikan bahwa pengembangan pariwisata harus menjadi instrumen pemerataan ekonomi, sehingga manfaatnya tidak hanya dirasakan pengelola, tetapi juga pelaku UMKM, perajin, dan masyarakat lokal di sekitar destinasi.
“Pengelola wisata silakan mengusulkan kebutuhan pengembangan, baik akses jalan, amenitas, maupun fasilitasi UMKM agar produk lokal bisa dipasarkan di kawasan wisata,” katanya.
Di sisi lain, tata kelola pemerintahan juga diarahkan untuk semakin akuntabel dan transparan guna memperkuat kepercayaan publik. Nugroho menekankan bahwa setiap rupiah anggaran daerah harus memberikan dampak yang terukur dan nyata bagi masyarakat. “Pelayanan publik harus lebih cepat, tepat, dan memuaskan masyarakat. Birokrasi harus berorientasi pada hasil, bukan sekadar prosedur,” tegasnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga, Tenny Juliawaty, menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan forum penting untuk menyerap dan merumuskan aspirasi masyarakat agar dapat diwujudkan dalam pembangunan daerah. Ia menegaskan komitmen DPRD untuk mengawal aspirasi yang disampaikan masyarakat sejak tingkat desa hingga kecamatan agar dapat dibahas lebih lanjut pada forum perangkat daerah dan Musrenbang tingkat kabupaten.
“Tugas kami adalah memastikan aspirasi masyarakat ini bisa diakomodasi dan diperjuangkan, baik melalui forum OPD maupun melalui pokok-pokok pikiran DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Tenny Juliawaty menyampaikan bahwa pokok-pokok pikiran DPRD diarahkan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat, seperti dukungan permodalan, bantuan keuangan khusus, hibah, dan bantuan sosial, yang selaras dengan tema RKPD 2027 agar pembangunan infrastruktur dan pariwisata benar-benar mendorong penguatan ekonomi lokal seperti pertanian, UMKM, dan desa wisata.
Selain itu, pembangunan infrastruktur juga diharapkan selaras dengan pembangunan manusia. Pendidikan, kesehatan, pelatihan keterampilan, serta pemberdayaan pemuda dan perempuan perlu mendapat perhatian agar masyarakat mampu memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia. “Infrastruktur penting, tetapi harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar manfaatnya benar-benar dirasakan,” katanya. (dhs/Kominfo)
