PURBALINGGA INFO – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purbalingga kembali digelar, Senin (21/7/25) dengan agenda Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD TA 2025. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD H.R. Bambang Irawan dan dihadiri oleh Plt. Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani, jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Sekda Herni Sulasti, para kepala OPD, camat, serta pimpinan BUMN/BUMD.
Menanggapi Fraksi PDI Perjuangan, Plt. Bupati Dimas menjelaskan bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Perubahan APBD 2025 dihitung berdasarkan realisasi semester I. Beberapa pos PAD yang mengalami kenaikan antara lain pendapatan BLUD, pajak reklame, retribusi persampahan, retribusi tempat khusus parkir, serta adanya pengembalian hibah Pilkada 2024 dari KPU dan Bawaslu.
Kenaikan proyeksi pendapatan daerah pada perubahan APBD Tahun 2025, diprioritaskan untuk belanja peningkatan kualitas jalan kabupaten sebagai penunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan program Alus Dalane dalam rangka meningkatkan konektivitas antarwilayah dan pemerataan pembangunan. Anggaran juga diarahkan untuk belanja wajib, readiness kriteria, dan program prioritas nasional.
Menanggapi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Plt. Bupati menyatakan sepakat bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan secara proporsional dan berkeadilan. Ia juga menjelaskan bahwa penurunan anggaran rehabilitasi ruang kelas terjadi karena adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat, di mana dana DAK bidang pendidikan dialihkan menjadi Dana Revitalisasi Sekolah yang langsung disalurkan ke sekolah-sekolah.
“Sampai saat ini, telah ada alokasi sekitar Rp7,09 miliar untuk revitalisasi SD, SMP, dan PAUD di Purbalingga,” tambahnya.
Plt. Bupati Dimas menambahkan, kenaikan anggaran pemeliharaan jalan dari Rp10 miliar menjadi Rp68,5 miliar pada Perubahan APBD 2025 merupakan langkah nyata mendukung program prioritas Alus Dalane. Targetnya, kondisi jalan mantap meningkat menjadi minimal 72% pada 2025, dan 90% pada 2027. Prioritas diberikan pada ruas jalan rusak berat, lalu lintas tinggi, dan jalur penunjang konektivitas sosial ekonomi masyarakat
Terkait pandangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyoroti menurunnya transfer dari pemerintah pusat, Plt. Bupati menjelaskan bahwa langkah strategis diambil melalui optimalisasi PAD dari berbagai sumber, seperti pajak dan retribusi daerah serta pendapatan BUMD.
“Kami juga memfokuskan belanja pada program-program yang berdampak langsung dalam penyelesaian permasalahan di masyarakat, serta membuka ruang kemitraan dengan sektor swasta untuk mendorong pembiayaan kreatif,” jelasnya.
Menjawab Fraksi Partai Golkar, Plt. Bupati Dimas sepakat bahwa peningkatan PAD tidak hanya mengandalkan pajak dan retribusi, namun juga harus didukung oleh pengelolaan kekayaan daerah termasuk dividen dari BUMD.
“Kami berkomitmen mengembangkan sektor ekonomi lokal seperti pariwisata, UMKM, pertanian, industri, dan ekonomi kreatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat,” ujarnya. Selain itu, Ia juga menambahkan bahwa dalam Perubahan APBD 2025 telah disiapkan tambahan anggaran untuk pemasangan dan pemeliharaan lampu penerangan jalan, baik konvensional maupun tenaga surya.
Fraksi Gerindra menyoroti pelaksanaan kegiatan infrastruktur. Menanggapi hal tersebut, Plt. Bupati menyampaikan apresiasinya dan menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi penyedia jasa lokal serta optimalisasi penggunaan tenaga kerja dan material lokal. Ia juga menambahkan bahwa pelibatan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai ketentuan dalam Perpres yang berlaku.
Menanggapi Fraksi Amanat Demokrat mengenai proyeksi PAD jangka panjang, Plt. Bupati menyampaikan bahwa PAD Purbalingga diproyeksikan terus meningkat, dari realisasi Rp353,38 miliar pada 2024, ditargetkan Rp436,41 miliar pada 2025, dan diproyeksikan mencapai Rp544 miliar pada akhir RPJMD 2030.
Ketua DPRD H.R. Bambang Irwan menyampaikan bahwa jawaban Bupati atas pandangan fraksi-fraksi akan menjadi acuan penting dalam pembahasan di tingkat selanjutnya. “Semoga jawaban yang telah disampaikan dapat kita pahami bersama dan menjadi masukan berharga dalam pembahasan selanjutnya di tingkat komisi maupun Badan Anggaran,” ujarnya. (dhs/Kominfo)
