Kabupaten Purbalingga masuk nominasi 10 besar
nasional pada Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(EKPPD) yang diselenggarakan oleh Kemendagri untuk penilaian kinerja
tahun 2012.
Dari 414 Kabupaten diseluruh Indonesia, Kabupaten Purbalingga bersama
Kabupaten Jombang, Madura ,Pacitan, Tuban Bangkalan(Propinsi Jawa
Timur), Kabupaten Sleman, KulonProgo (Propinsi DIY), Kabupaten Pasaman
(Propinsi Sumbar) dan Kabupaten Gowa (Propinsi Sulsel) berada pada
urutan ke 10 untuk bersaing menjadi peringkat tertinggi dalam upaya
peningkatan kinerja berdasarkan prinsip tata kepemerintahan yang baik.
Hal tersebut mengemuka saat Rapat Persiapan menghadapi Tim Nasional
EKPPD yang yang dipimpin langsung oleh Asisten Pemerintahan Sekda
Purbalingga Kodadiyanto di Ruang Rapat Bupati Purbalingga Gedung A
Komplek Setda Kabupaten Purbalingga Sabtu (15/2), yang dihadiri
Inspektur Inpektorat Wahyu Kontardi, Kepala DPU Sigit Subroto, Kepala
Dinkes Hanung Wikantono, Kepala Bappeda Setiyadi, Kepala Kantor KPMPT
Mukodam, Direktur RSUD dr Goeteng Taroenadibrata Nonot Mulyono, Kasat
Pol PP Purwanto, Kabag Tapem Imam Hadi, Kabag Humas Rusmo Purnomo dan
Kabag Umum Akhsan Mashuri.
Dalam pengarahannya Koda berharap, agar pada evaluasi untuk tahun 2012
kali ini Kabupaten Purbalingga bisa naik ke peringkat yang lebih
tinggi lagi. Karena untuk evaluasi tahun 2011 yang lalu Purbalingga
menduduki peringkat kelima nasional.
“Untuk itu saya meminta kepada instansi terkait, agar dipersiapkan
dengan matang segala data pendukung, dokumen dan administrasi yang
lengkap serta fisik lapangan yang sesuai dengan kenyataan yang ada.
Kalo bisa untuk tahun 2012 naik dari tahun sebelumnya, serta masuk
lagi dengan ranking yang lebih tinggi,”pintanya.
Koda menegaskan bahwa, EKPPD merupakan suatu proses pengumpulan dan
analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan
pemerintah daerah dengan menggunakan system pengukuran kinerja.
“Sistem Pengukuran Kinerja adalah sistem yang digunakan untuk
mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan
berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah.EKPPD dilakukan untuk menilai kinerja penyelenggaraan
pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan
prinsip tata kepemerintahan yang baik,tuturnya.
Oleh sebab itu Koda meminta agar semua persiapan harus dilaksanakan
sungguh-sungguh sesuai dengan data riil dilapangan serta menyiapkan
data yang terkait evaluasi EKPPD meliputi bidang pendidikan,
kesehatan, pekerjaan umum dan perijinan.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Purbalingga Imam Hadi mengatakan, bahwa tim nasional EKPPD akan
melaksnakan kegaiatan evaluasi di Kabupaten Purbalingga sekitar
tanggal 18 Pebruari 2014 mendatang.
“Tim evaluasi EKPPD yang berjumlah sekitar tujuh personil berasal dari
Kementrian Dalam Negeri, Lembaga Administarsi Negara (LAN), Auditor
BPK serta dari Bagian Verifikasi GTK Sekretaris Militer Presiden
(Sesmilpres) Sekretariat Kepresidenan dan akan melakukan kunjungan
lapangan baik fisik maupun non fisik pada tanggal 18 Pebruari
mendatang,”tuturnya.
Selain akan mengevaluasi bidang pendidikan, kesehatan, perijinan
pekerjaan umum yang meliputi infrastruktur jalan dan lainya, tim juga
akan mengadakan kunjungan fisik lainnya yang terkait dengan layanan
public.
“Tim nasional juga akan mengadakan kunjungan lapangan fisik lainya
antara lain lingkungan perkantoran seperti MCK, informasi layanan
public, dan Standard Operating Procedure (SOP), contohnya seperti
pelayanan, kenyamanan ruang tunggu yang bagus di satu instansi layanan
public,”katanya.
Kunjungan Tim Nasional EPPD yang rencanannya diterima oleh Bupati
Purbalingga Sukento Rido Marhaendrianto, pada Selasa 18 Pebruari 2014
di Gedung Graha Adiguna Operation Room Komplek Pendopo Dipokusumo
Purbalingga
Imam juga menambahkan maksud dan tujuan kunjungan ini adalah untuk
melaksanakan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah (EKPPD)
berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun
2012. Utamanya adalah untuk mengevaluasi bagaimana kualitas pelayanan
publik dan penegakkan hukum yang sudah diimplementasikan oleh
Pemerintah Kabupaten Purbalingga.(Humas-Key)
