PURBALINGGA INFO – Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga, Herni Sulasti, menegaskan bahwa ukuran utama kinerja perangkat daerah bukan lagi sebatas pelaksanaan kegiatan, tetapi dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat. Pesan ini disampaikan dalam acara Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) 2025 di Pendopo Dipokusumo, Senin (1/12/25).
“Mas Bupati selalu menekankan bahwa setiap kegiatan harus memberi manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Jika kegiatan yang dilakukan hanya bersifat seremonial atau administratif, maka itu berarti kita belum memberikan kontribusi nyata,” kata Sekda Herni Sulasti.
Ia meminta seluruh perangkat daerah menjadikan pesan tersebut sebagai catatan penting yang harus ditindaklanjuti. “Ukurannya jelas, apa dampaknya kepada masyarakat. Jadi bukan sekadar ‘tugas saya sudah selesai’, tetapi apa yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Dalam sambutannya, Sekda juga menyampaikan apresiasi kepada Inspektorat Daerah dan seluruh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang dinilainya telah bekerja keras menjaga akuntabilitas keuangan daerah. Ia menekankan kembali peran APIP yang bukan hanya melakukan pemeriksaan, tetapi juga pendampingan preventif agar potensi risiko dapat dicegah sejak awal.
Sekda Herni menginstruksikan agar seluruh kepala OPD, BUMD, pemerintah desa, puskesmas, hingga sekolah menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat, BPK, dan BPKP secara serius. “Temuan pengawasan harus menjadi bahan evaluasi dan perbaikan, bukan sekadar administrasi belaka,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi pengawasan sebagai tanggung jawab kolektif, melibatkan pemerintah daerah, inspektorat, stakeholder, hingga masyarakat. Harapannya, ekosistem pemerintahan yang bebas KKN dapat semakin kuat.
Sekda Herni Sulasti juga menegaskan bahwa Inspektorat memiliki “PR besar”, yakni menularkan praktik baik dan pendampingan kepada seluruh perangkat daerah. “Tolong teman-teman semuanya didampingi, diberitahu, dikawal supaya ke depan lebih baik lagi. Sehingga ending-nya, masyarakat merasakan manfaat dari perbaikan tata kelola pemerintahan yang kita lakukan,” ujarnya.
Inspektur Inspektorat Purbalingga, Ato Susanto, menyampaikan bahwa Larwasda 2025 mengusung tema “Transformasi Pengawasan untuk Mewujudkan Purbalingga BARU, Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Unggul.” Ia menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk mengevaluasi capaian, mengidentifikasi permasalahan, menyelesaikan tindak lanjut pemeriksaan, serta menyusun langkah-langkah penguatan pengawasan ke depan.
Menurutnya, kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami relaksasi besar menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efektif dan efisien. “Tujuan pemerintah tetap harus tercapai, yaitu mensejahterakan masyarakat,” ujarnya.
Larwasda juga disebut sebagai forum untuk memperkuat komitmen antara inspektorat dan seluruh objek pengawasan. “Ada OPD, kecamatan, BUMD, sekolah, semuanya harus memiliki komitmen yang sama untuk menyelenggarakan pemerintahan yang berintegritas,” ujar Ato.
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Auditor Madya BPKP Provinsi Jawa Tengah, Joko Mulyono, dengan materi Transformasi Pengawasan Internal melalui SPIP Terintegrasi, Risk Based Audit dan Digitalisasi dalam Mewujudkan Good Governance. Serta Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Antonius Dwijo P, yang menyampaikan materi Sinergi Pengawasan dan Pembinaan Daerah untuk Mendorong Pelayanan Publik yang Unggul. (dhs/Kominfo)
