PURBALINGGA – Japan International Cooperation Agency (JICA) bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum tengah menyusun master plan pengendalian banjir dalam proyek The Flood Control Master Plan toward Disaster Risk Reduction Investment (FCMP) 2023-2026. Sebagai bagian dari penyusunan ini, Tim JICA melakukan kunjungan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Purbalingga serta melakukan survei lapangan di Sungai Klawing, Rabu (19/2/2025).
Kepala Pelaksana BPBD Purbalingga, Prayitno, menyampaikan bahwa kunjungan tim JICA ini bertujuan untuk mengumpulkan data serta melakukan kajian terhadap kondisi eksisting di wilayah Sungai Klawing, yang merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu. Tim JICA yang hadir dalam kunjungan ini terdiri dari Manajer Social and Economic Development International Division Yachiyo Engineering Co., Ltd., Kudo Hiroyasu, yang didampingi oleh Tandiono dari konsultan Kementerian Pekerjaan Umum.
“Pemerintah Kabupaten Purbalingga, melalui BPBD, menyambut baik dan mengapresiasi penyusunan master plan ini sebagai langkah dalam upaya pengurangan risiko bencana banjir. Penyusunan ini akan mempertimbangkan aspek non-struktural, selain pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dalam proyek FCMP,” ujar Prayitno.
Ia menambahkan bahwa banjir merupakan bencana yang berdampak besar terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat. Salah satu kejadian banjir besar di Purbalingga terjadi pada Desember 2020 lalu, yang menyebabkan kerugian signifikan. “Masalah banjir tidak bisa diselesaikan secara instan. Diperlukan kerja sama antara Pemerintah dan masyarakat untuk menangani persoalan ini secara berkelanjutan,” imbuhnya.
Sementara itu, Kudo Hiroyasu menjelaskan bahwa melalui proyek FCMP, Pemerintah Jepang, melalui JICA, memberikan hibah untuk mendukung pengelolaan banjir di Indonesia, khususnya di wilayah DAS Serayu dan DAS Jratun (DAS Jragung dan DAS Tuntang).
“Kunjungan kami bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi terkini terkait perencanaan, regulasi, struktur organisasi, serta koordinasi antar pemangku kepentingan, termasuk hubungan antara BPBD, BNPB, dan Balai Besar Wilayah Sungai Opak (BBWSO),” jelas Kudo.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menelusuri DAS Serayu, mulai dari bagian hulu di Kabupaten Wonosobo hingga ke muara di Pantai Cilacap. Dengan adanya perubahan iklim, pola pertanian di wilayah hulu, sedimentasi, serta perilaku masyarakat dalam mengelola sungai, potensi risiko banjir diperkirakan meningkat dalam 10 hingga 20 tahun ke depan.
“Oleh karena itu, langkah awal yang perlu dilakukan adalah menyiapkan master plan pengendalian banjir agar risiko bencana dapat diminimalisir. Jika master plan ini sudah selesai, nantinya dapat digunakan oleh Pemkab atau BPBD sebagai pedoman dalam penanganan bencana banjir,” pungkasnya. (GIN/Kominfo/Sumber : BPBD Kabupaten Purbalingga*)
