PURBALINGGA INFO – Penguatan pengelolaan dan kualitas data geospasial di Kabupaten Purbalingga diharapkan memberi dampak positif pada perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi fondasi penting agar kebijakan pemerintah benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga, R. Budi Setiawan, saat menutup kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Penjaminan Kualitas Data Geospasial di Ruang Ardilawet, Kamis (23/4/26).
“Landasan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan ini sudah mulai nampak,” ujarnya.
Menurutnya, data geospasial memiliki peran strategis dalam berbagai sektor pembangunan, mulai dari penataan ruang, pembangunan infrastruktur, hingga mitigasi bencana. Dengan data berbasis lokasi yang valid, program pemerintah dapat dirancang lebih efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat.
R. Budi Setiawan mendorong agar hasil pelatihan tidak berhenti pada kegiatan semata, tetapi langsung diterapkan di masing-masing perangkat daerah agar data bisa dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan.
“Kami harap hasil pelatihan bisa langsung dipraktikkan di OPD dan dibagikan kepada rekan kerja lainnya,” katanya.
Ia menyebut capaian Purbalingga dalam pengelolaan simpul jaringan informasi geospasial menunjukkan tren positif. Pada 2024, indeks kinerja mencapai 3,83 dengan predikat optimal dan meraih penghargaan Bhumandala, kemudian meningkat menjadi 4,35 dengan predikat unggul pada 2025. “Harapannya di 2026 bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan,” ujarnya.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini menghadirkan narasumber dari Badan Informasi Geospasial (BIG) yang membekali peserta dengan materi teknis. Materi yang disampaikan diharapkan mampu meningkatkan kapasitas aparatur dalam mengelola data geospasial yang terstandar dan berkualitas.
Peserta berasal dari 22 perangkat daerah, satu bagian di Sekretariat Daerah, serta instansi vertikal seperti Badan Pusat Statistik dan Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga. Keterlibatan lintas sektor ini memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem data yang terpadu.
Dengan sinergi tersebut, pemerintah daerah optimistis kualitas data yang dihasilkan semakin baik dan mampu mendukung pembangunan yang lebih terarah, efisien, serta memberikan manfaat luas bagi masyarakat Purbalingga. (dhs/Kominfo)
