PURBALINGGA – Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DinkesPPKB) menggelar Pertemuan Pemegang Program Promosi Kesehatan (Promkes) tingkat kabupaten yang dirangkaikan dengan pelatihan media sosial bagi petugas promkes puskesmas dan rumah sakit, Kamis (23/4/2026). Kegiatan yang berlangsung di PM Collaboration Purbalingga ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas komunikasi kesehatan kepada masyarakat.
Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan puskesmas dan rumah sakit se-Kabupaten Purbalingga. Pelatihan ini bertujuan memperkuat kapasitas petugas promosi kesehatan dalam memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi, penyebaran informasi, serta membangun kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan.
Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat DinkesPPKB Purbalingga, Devi Setyawati, menegaskan bahwa media sosial kini menjadi kanal penting dalam menyampaikan program pemerintah secara lebih efektif dan menjangkau masyarakat luas.
“Di tengah era digital saat ini, penting untuk mempublikasikan segala program dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan,” ujarnya.
Ia menambahkan, promosi kesehatan tidak hanya berhenti pada publikasi, tetapi juga memastikan pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat sehingga mampu mendorong perubahan perilaku hidup sehat.
“Tidak hanya sekadar promosi dan publikasi, namun bagaimana memastikan pesan yang dikomunikasikan oleh puskesmas benar-benar sampai dan dipahami masyarakat,” lanjutnya.
Pranata Humas Ahli Muda Dinkominfo Purbalingga, Riyang Herlambang, dalam materinya menekankan bahwa media sosial pemerintah harus dikelola secara profesional dan humanis agar mampu menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat.
“Media sosial pemerintah bukan sekadar etalase informasi, tetapi ruang dialog dua arah yang interaktif. Di sinilah kepercayaan publik dibangun melalui konten yang akurat, responsif, dan mudah dipahami,” jelas Riyang.
Ia juga menambahkan bahwa media sosial puskesmas merupakan wajah pelayanan publik di ranah digital. Oleh karena itu, konten yang disajikan harus mampu mengedukasi sekaligus mendekatkan layanan kepada masyarakat.
“Konten harus sederhana, relevan dengan keseharian masyarakat, serta disampaikan dengan bahasa yang santai namun tetap sopan agar mudah diterima,” tambahnya.
Sementara itu, Staf Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinkominfo Purbalingga, Wisnu Wirawan, menyoroti pentingnya perubahan pola pikir dalam pengelolaan konten media sosial, dari sekadar rutin mengunggah menjadi berorientasi pada dampak yang dirasakan masyarakat.
“Tujuan konten bukan sekadar upload, tapi harus ditonton, dipahami, dan berdampak. Yang terpenting adalah apakah pesan kita benar-benar sampai ke masyarakat,” ungkap Wisnu.
Menurutnya, tantangan terbesar adalah bagaimana mengemas konten edukasi agar tetap menarik di tengah derasnya arus konten hiburan. Ia menekankan bahwa unsur viral dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk menarik perhatian, namun tetap harus diisi dengan nilai edukasi.
“Viral itu alat, bukan tujuan. Konten yang baik adalah yang mampu menarik perhatian sekaligus memberikan pemahaman dan mendorong aksi dari masyarakat,” jelasnya.
Melalui pelatihan ini, peserta juga dibekali teknik penyusunan konten yang efektif, mulai dari penggunaan “hook” untuk menarik perhatian, penyajian konten yang relevan, hingga pentingnya evaluasi berbasis data seperti jumlah penonton, interaksi, dan respons audiens.
Dengan peningkatan kapasitas ini, diharapkan petugas promkes di Purbalingga mampu menghasilkan konten yang lebih berkualitas, komunikatif, dan berdampak. Pada akhirnya, media sosial diharapkan tidak hanya menjadi sarana informasi, tetapi juga mampu mendorong perubahan perilaku hidup sehat serta memperkuat kedekatan layanan kesehatan dengan masyarakat. (GIN/Kominfo)
